Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal memanfaatkan lahan seluas 564,95 hektare tanah telantar untuk mendukung program Kementerian Transmigrasi.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk melakukan kerja sama pemanfaatan lahan dalam merealisasikan program tersebut.
Dalam penjelasannya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyebut bahwa terdapat 564,95 hektare tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi.
“Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Nusron dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/11/2024).
Dia menambahkan, apabila berjalan sesuai rencana, maka hal tersebut bakal selaras dengan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pada saat yang sama, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dapat signifikan mendorong program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua.
Dia mengatakan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya bakal terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia.
“Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” jelasnya.
Adapun sebelumnya, Iftitah menyebut pemerintah telah menyiapkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso pada tahun ini.
Dia menegaskan, proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024.
“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
