Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan 700.000 ton beras impor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Ini merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton beras impor tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan Wahyu usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).
Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) itu mengungkapkan, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi hingga Oktober 2024. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.
Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.
Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.
Baca Juga
Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.
“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat.
Dalam catatan Bisnis, pemerintah pada Februari 2024 resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.
“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).
Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional. Dengan begitu, harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga.
