Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan raksasa perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.
Artikel bertajuk Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Selasa (29/4/2024):
1. Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL)
Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.
Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.
"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).
Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan off-taker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.
Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.
“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan masalah perusahaan ini,” jelasnya.
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.
2. Kondisi Dana Cadangan Penjaminan Efek Pemutihan Utang Nelayan
Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji ketika kebijakan pemutihan utang dari enam juta nelayan dan petani di perbankan pada era Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan.
Program pemutihan utang ini menunggu peraturan presiden (perpres) yang kabarnya segera diterbitkan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya Rp81 miliar.
Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 itu secara year-on-year (YoY) tumbuh 13,51% YoY dibanding dengan periode yang sama pada 2023, atau sebesar Rp1,79 triliun. Kendati secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.
Dari sisi jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.
Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.
Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas Rp3,53 triliun dan ekuitas Rp384 miliar. Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas Rp3,66 triliun dan ekuitas Rp2,57 triliun.
3. Pil Pahit Industri Tekstil Terasa hingga Bursa
Pergerakan harga saham emiten tekstil cenderung stagnan dengan sebagian besar dari total 16 emiten tak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini dan lima di antaranya mendapat sanksi penghentian perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia.
BEI tercatat masih menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lime emiten tekstil. Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).
Saham Sritex, misalnya, disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF). Berdasarkan data RTI, harga saham Sritex tak beranjak dari Rp146 selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.
Dari 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.
Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 32,14% dalam 1 bulan ke Rp19 hingga penutupan perdagangan Senin (28/10/2024).
Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,37% dalam sebulan ke posisi Rp3.110 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke Rp168.
4. Berstatus Rakitan Lokal, Maxus Mifa 9 Siap Lawan Alphard dkk.
Pasar mobil serbaguna menengah atas berpintu geser meningkat signifikan di tengah pelemahan pasar otomotif. Grup Indomobil menyiapkan Maxus Mifa 9 rakitan lokal untuk melawan Alphard, dkk.
Maxus adalah merek pabrikan asal China yang berfokus pada bisnis mobil komersial hingga penumpang. Merek tersebut berada di bawah bendera SAIC, seperti halnya MG Motor hingga Wuling Motor.
Salah satu model Maxus adalah Mifa 9, yakni mobil berjenis MPV premium bertenaga listrik. Berdimensi 5.270 x 2.000 x 1.840 mm, mobil ini dibekali baterai 90 kWh yang memungkinkan kendaraan mampu menempuh jarak 540 km untuk sekali pengisian. Mobil ini sempat dipamerkan di GIIAS 2024, dengan menyematkan emblem nama MG Maxus 9.
Sejatinya, emiten Grup Salim itu telah mengumumkan menjadi distributor Maxus pada Juni 2024. IMAS melalui anak usahanya, PT Indomobil Energi Baru telah teken perjanjian kerja sama dengan SAIC Maxus Automotive Co Ltd.
Bahkan, Grup Salim, melalui anak usaha emiten PT Indomobil Energi Baru, bakal memproduksi lokal model multi-purpose vehicle (MPV) listrik premium, Maxus Mifa 9 yang digadang-gadang menjadi rival Toyota Alphard.
Nantinya, Maxus Mifa 9 akan resmi melantai secara perdana di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 pada 22 November-1 Desember 2024.
Secara tampilan, Maxus Mifa 9 setipe dengan MPV premium lain yang sudah beredar di Indonesia, seperti Toyota Alphard, Lexus LM, hingga Nissan Elgrand, tetapi dengan garis desain lebih sportif dan tajam. Adapun, Maxus Mifa 9 merupakan mobil listrik berbasis baterai (BEV).
5. Kejar Target BPJS Ketenagakerjaan hingga Siap Investasi ke Luar Negeri
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki pekerjaan rumah mengejar target-target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025 nanti dan target di sisa tahun ini.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menjabarkan target peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 sebanyak 61 juta, sementara iuran ditarget Rp115 triliun. Estimasi jaminan atau klaim yang dibayar Rp69 triliun, dan dana investasi ditargetkan Rp895 triliun dengan hasil investasi ditargetkan Rp61 triliun.
“Kami melihat 2025 ada berbagai tantangan. Tantangan yang jadi concern Dewan Pengawas pertama adalah cakupan kepesertaan sektor informal yang masih harus ditingkatkan,” kata Zuhri saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).
Tantangan kedua menurutnya adalah kesinambungan program jaminan sosial terutama kaitannya dengan ketahanan dana, khususnya ketahanan dana program jaminan kematian (JKM). “Lalu ketiga tentang penyiapan SDM dan kelembagaan dalam rangka tranformasi digital. Ini terus kita upayakan untuk memastikan transforamsi digital bisa meningkatkan kinerja dan manfaat pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan capaian dan target BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 ini. Peserta aktif per September 2024 mencapai 40,15 juta (74,41%) dari target akhir tahun 53,95 juta. Angka ini turun 0,23%YoY.
Sementara iuran yang sudah terkumpul sebesar Rp78,09 triliun atau 72,40% dari target Rp107,86 triliun. Angka ini tumbuh 8,06% YoY. Kemudian, jaminan atau klaim yang sudah dibayar Rp42,57 triliun (68,15%) dari estimasi Rp62,46 triliun. Klaim ini tumbuh 5,33% YoY.
