Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BP Batam Bantah Isu Moratorium Layanan Pertanahan

BP Batam tengah berupaya mempercepat pemutakhiran database dan Land Management System (LMS) untuk mengoptimalkan perizinan lahan.
Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam - Dok. BP Batam.
Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam - Dok. BP Batam.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah berupaya mempercepat pemutakhiran database dan Land Management System (LMS) untuk mengoptimalkan perizinan lahan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan fokus utama penyempurnaan yakni pada proses bisnis alokasi lahan serta perbaikan database.

"Tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS, yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang tengah menjalani masa cuti," kata Susiwijono Kamis (24/10/2024).

Susi menambahkan karena proses penyempurnaan butuh waktu, maka pengalokasian lahan belum dapat dilakukan. "Karena database lahan tengah disempurnakan terkait kualitas dan integritas data," ujarnya yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas BP Batam.

Kabar ini juga sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat, terkait adanya moratorium layanan pertanahan di BP Batam.

"Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan, tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya dihentikan sementara waktu karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal," paparnya.

Susi berharap iklim investasi di Batam tetap berjalan kondusif, sehingga dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha.

"Karena kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, malah menimbulkan ketidakpastian. Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," ungkapnya. (K65)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper