Bisnis, JAKARTA— Setelah pandemi, minat terhadap area komersial terus tumbuh, tidak hanya untuk Food and Beverage (F&B) tetapi juga untuk klinik dan farmasi. Bahkan, banyak pengembang menawarkan ruko yang dapat diubah menjadi coworking space.
Prospek properti area komersial hingga proyek kilang di tangan Prabowo menjadi berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Minggu (20/9/2024). Berikut selengkapnya
1. Menerka Prospek Properti Area Komersial di Kawasan Township
Dalam beberapa tahun terakhir, area komersial di kawasan township terus mengalami perkembangan yang pesat.Seperti contohnya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang pengembangan area komersial sangat pesat. PIK tidak hanya membangun ruko komersial saja tetapi juga membangun kawasan komersial berkonsep stand alone.
Selain PIK 2, kawasan Gading Serpong juga gencar membangun area komersial berupa ruko maupun kavling stand alone.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan area komersial saat ini menjadi salah satu alternatif ruang ritel yang ekonomis, dan memiliki keunggulan dekat dengan kantong permukiman, fleksibel, memiliki opsi operasional 24 jam menjadi pilihan new starter.
Setelah pandemi, minat terhadap area komersial terus tumbuh, tidak hanya untuk Food and Beverage (F&B) tetapi juga untuk klinik dan farmasi. Bahkan, banyak pengembang menawarkan ruko yang dapat diubah menjadi coworking space.
Terlebih saat ini, beberapa jenis ritel memilih pindah dari mall ke ruko yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional atau mendekatkan diri dengan komunitas lokal.
“Namun memang sebagian besar peritel di ruko melakukan redesign interior ruangnya menjadi lebih menarik,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).
Saat ini, area komersial yang diminati dan menarik bagi pengusaha ataupun investor, yaitu lokasi yang strategis terutama di kawasan yang memiliki konektivitas yang tinggi dapat meningkatkan nilai investasi secara signifikan.
Selain itu, area komersial dengan konsep yang modern dan tata letak interior yang terbuka tanpa banyak sekat menjadi pilihan yang popular saat ini karena memberikan fleksibilitas penggunaan ruang untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis bisnis memberikan daya tarik tambahan bagi pembeli. Konsep ini juga lebih mudah diubah menjadi konsep ritel, kantor dan bahkan kafe.
2. Bisnis Properti Makin Berkibar Efek Proyek Infrastruktur Era Jokowi
Selama 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program yang berjalan masif era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan infrastruktur tersebut berupa jalan tol, jalan nasional, bendungan, rumah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), bandara, kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), Light Rail Transit (LRT), hingga pelabuhan.
Hingga awal September 2024, panjang jalan tol yang telah beroperasi hampir mencapai 3.000 kilometer. Khusus era Pemerintahan Jokowi, sepanjang 2.200 kilometer jalan tol baru telah beroperasi dari total rencana 2.700 kilometer.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, sejak pertama kali dibangun pada tahun 1978 hingga Juni 2024, total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.893,02 kilometer. Panjang jalan tol yang dibangun pada periode tahun 1978 hingga 2014 sekitar 790 kilometer, dan kemudian sepanjang 2.103 kilometer telah beroperasi dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data ini menunjukkan sekitar 72,7% dari total panjang jalan tol di Indonesia dibangun selama era Jokowi. Selama kepemimpinannya, Jokowi disebut telah membangun 6.000 km jalan nasional baru.
Pembangunan infrastruktur dan transportasi selama 1 dekade di masa pemerintahan Jokowi ini tentu berdampak signifikan bagi bisnis properti.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi properti yang mencakup perumahan, kawasan industri, dan perkantoran masuk lima besar dari total 23 sub-sektor selama periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp91,56 triliun
Rinciannya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp56,51 triliun dengan 11.294 proyek, menempati peringkat ketiga dari total 23 sub-sektor. Sementara untuk realisasi PMA sebesar US$2,33 miliar atau sekitar Rp35,04 triliun dengan 9.432 proyek, atau peringkat sembilan dari total 23 sub-sektor.
3. Jurus Pemerintah dan Swasta Tingkatkan Kompetensi Pekerja Konstruksi
Pembangunan infrastruktur yang semakin cepat di Indonesia menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, terampil dan bersertifikasi. Menurut data terbaru, Indonesia memerlukan sekitar 12 juta pekerja konstruksi, namun pada tahun 2023, hanya 720.000 di antaranya yang telah bersertifikasi. Kesenjangan besar ini menjadi tantangan serius bagi sektor konstruksi terutama untuk menjaga kualitas dan juga dalam mewujudkan konsep konstruksi yang berkelanjutan.
Terlebih pada pemerintahan baru mendatang juga menggencarkan proyek infrastruktur dan pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahunnya.
Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Semen Merah Putih, dan Dulux melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di tengah maraknya pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III) Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Samuel EDP Tampubolon mengatakan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor industri dalam mendukung kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi.
Program kolaborasi ini berfokus memberikan pelatihan komprehensif mencakup keterampilan teknis pada pondasi bangunan serta estetika dalam konstruksi. Kolaborasi ini menjadi penting karena keterampilan teknis dan estetika saling melengkapi dalam menghasilkan konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut diyakini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat sisi struktur bangunan, tetapi juga memperbaiki estetika dan ramah lingkungan.
“Tenaga kerja yang bersertifikasi adalah fondasi dari setiap proyek konstruksi yang aman dan berkualitas. Dengan sertifikasi ini, pekerja konstruksi dapat memenuhi standar yang ditetapkan, meningkatkan produktivitas, dan meminimalisir risiko kecelakaan di lapangan. Ini adalah kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita di tingkat nasional maupun global,” ujarnya dikutip Sabtu (19/10/2024).
4.Langkah Maju Muhammadiyah Eksekusi Tambang Batu Bara
Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah terus mematangkan rencana untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara yang ditawarkan pemerintah.
Setelah sebelumnya disebut-sebut tengah berfokus untuk melakukan penataan infrastruktur internal sebelum mengeksekusi konsesi atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara yang diberikan pemerintah, Muhammadiyah kini mulai melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas tersebut.
Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk Muhammadiyah, yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan PT Arutmin Indonesia.
Namun, alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah, Muhammadiyah disebut-sebut masih mempertimbangkan untuk menggarap lokasi tambang lain.
Dalam perkembangannya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan bahwa ormas keagamaan itu tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas PKP2B Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.
“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil, itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.
“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambah lagi satu PT [perseroan terbatas] karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” tuturnya.
5. Asa Proyek Kilang Minyak Tuban di Tangan Prabowo
Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang hingga kini masih mandek, terutama setelah afiliasi perusahaan migas Rosneft asal Rusia terkena sanksi akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, diharapkan ada titik terang setelah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.
Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte. Ltd. tersebut masih mandek lantaran terkendala sanksi negara-negara Barat yang dikenakan terhadap perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.
Di sisi lain, kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) itu juga masih menggantung karena keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) tak kunjung ditetapkan. Rosneft diketahui juga masih belum menyetujui penyertaan modal untuk pengembangan proyek atau site development lantaran belum diperolehnya FID GRR Tuban.
Pada saat yang sama, perburuan mitra strategis untuk menggantikan posisi Rosneft di megaproyek GRR Tuban, Jawa Timur tersebut bersama PT Pertamina (Persero) masih belum membuahkan hasil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan mengkaji masalah teknis pada Kilang Tuban apabila kembali diamanahkan untuk menjabat pada pemerintahan Prabowo.
“Secara teknisnya, apa persoalannya saya belum mendalaminya, tetapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan, maka kami pasti akan detailkan apa persoalan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).
Dia bercerita ihwal kendala terkait dengan proyek Kilang Tuban sudah mulai ditangani sejak masih menjabat sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kala itu, Bahlil yang menangani pembebasan lahan, perizinan hingga rekomendasi insentif. Kendati demikian, Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah kendala di luar perannya sebagai menteri investasi.
Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima dari Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Bahlil menyebutkan bahwa target keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) ditargetkan rampung pada November 2024.
“Menurut hasil pembicaraan Pertamina kepada ESDM yang dilaporkan baru 2 hari lalu [target FID November],” ujarnya.
