Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sejumlah kebijakan strategis yang tak sepenuhnya didukung masyarakat kendati memberikan hasil yang baik di masa akhir jabatannya.
"Tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari publik. Contohnya, saat pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur," ujarnya melalui akun resmi X nya @jokowi, usai menghadiri agenda acara Kompas 100 CEO Forum ke-15, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).
Sebagaimana diketahui, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden ke-7 RI itu membuat langkah besar dengan memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
Upaya memangkas subsidi BBM dilakukan hingga lebih dari 80% agar pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur.
Kala itu, Jokowi melakukan reformasi sehingga menciptakan ruang fiskal sekitar US$15 miliar per tahun yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Namun hasilnya jelas, kita berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal, dan meningkatkan daya saing Indonesia," ujarnya.
Baca Juga
Pada Agustus 2024 lalu, Jokowi menyebutkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah mampu menurunkan biaya logistik menjadi 14% pada 2023 dari sebelumnya 24%.
Kendati demikian, pekerjaan rumah Indonesia di sektor logistik justru kian menantang setelah Bank Dunia menurunkan peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 ke posisi 63 secara global dari posisi 46.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 lalu, Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan penurunan biaya logistik dari 23,5% ke 19%.
Namun, target tersebut urung tercapai. Sehingga, dalam RPJMN 2020-2024 Jokowi yang kini berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin kembali mencanangkan target penurunan biaya logistik dari di level 23,2% turun menjadi 18% pada 2024.
Meski berhasil menurunkan biaya logistik jelang masa pemerintahannya berakhir, data Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia mencatat, kinerja logistik Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0.
Angka tersebut turun 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15. Kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timeliness, dan tracking & tracing.
Tak hanya sektor logistik, Jokowi juga memamerkan kebijakan lainnya yang dikritisi sejumlah pihak namun dinilai memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, yaitu hilirisasi.
"Kebijakan hilirisasi juga sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar," ujar Jokowi.
Merujuk pada Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi di bidang hilirisasi telah mencapai Rp181,41 triliun sepanjang semesteri I/2024 ditopang sektor mineral.
Pada periode Januari-Juni 2024 untuk smelter mineral Rp114,1 triliun yang mencakup investasi dari komoditas nikel, tembaga bauksit, timah. Adapun, Kementerian ESDM menyebut hilirisasi telah membuka lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan sejak 2019.
"Saya mengajak semua untuk bersinergi membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," pungkasnya.
