Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan ibu kota atas keinginan rakyat dinilai kurang tepat. Pengamat Kebijakan Publik berpendapat keputusan tersebut merupakan langkah politis dan kurang melibatkan masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah keputusan rakyat. Untuk mendapat keputusan rakyat tidak hanya berdasarkan keputusan DPR, yang menurutnya, masih mewakili keputusan kelompok tertentu.
“Jadi seharusnya ada sejumlah aplikasi atau sesuatu untuk menampung pendapat masyarakat, jika itu keputusan rakyat. Ada jejak pendapat yang kaitannya apakah kita urgen memindahkan ibu kota. Jadi DPR di sana hanya menguatkan. Masalahnya di Indonesia hampir semua keputusan adalah politis,” kata Trubus kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).
Dia bercerita bagaimana kepentingan kelompok atau seseorang merugikan Indonesia saat pemerintah memutuskan melepaskan Timor Leste. Menurutnya, hal itu tidak boleh terulang kembali pada era Jokowi.
Trubus mengatakan sistem demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki, khususnya mengenai partisipasi publik. Dalam pemindahan IKN, partisipasi publik masih minim dan tidak dapat diklaim bahwa pemindahan merupakan keinginan masyarakat.
Indikasi lain bahwa proyek ini bukan atas keinginan publik adalah pembangunan yang memfokuskan pada istana. Menurut dia, seharusnya jika IKN adalah keinginan publik, maka yang disiapkan terlebih dahulu adalah infrastruktur pendukungnya.
Baca Juga
“Itu kan juga seperti dipaksa pembangunannya. Pemerintah bangun istananya, padahal seharusnya akses pendukungnya didahulukan. Apakah ini untuk kepentingan publik? jawabannya belum,” kata Trubus.
Lebih lanjut, kata Trubus, jika Jokowi ingin melanjutkan gagasan presiden pertama Indonesia Soekarno seharusnya IKN dibangun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga berbatasan langsung dengan Malaysia.
"Jangan merasa setelah sudah keputusan DPR itu selesai. Pemindahan ibu kota kan strategis, jadi harus persetujuan publik," kata Trubus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan tersebut bukanlah keputusan Jokowi seorang diri.
"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Rabu (25/9/2024).
Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN Nusantara adalah jawaban dari gagasan panjang yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Soeharto.
Setelah melalui studi mendalam, Jokowi menyatakan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akhirnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.
Jokowi juga menceritakan bahwa dirinya was-was setiap kali ada tamu-tamu kenegaraan yang memuji keindahan Istana di Jakarta. Pasalnya, istana tersebut dibangun oleh kolonial Belanda.
"Ya memang bagus, memang indah, tapi tidak saya teruskan, tapi yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ujar Jokowi.
Dia mengaku gembira melihat antusiasme masyarakat yang ingin melihat langsung IKN Nusantara. Dia mengajak masyarakat yang berkunjung ke IKN untuk mengambil foto di lokasi ikonik Ibu Kota Nusantara, yaitu di Sumbu Kebangsaan.
"Tapi kalau mau fotonya bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan, kelihatan semuanya. Jadi dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan," ucapnya.
Presiden juga kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.
"Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.
