Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui alokasi anggaran yang disepakati Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp3,9 Triliun. Namun, anggaran tersebut dinilai masih rendah untuk menjalankan berbagai program di sektor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya semula mengusulkan anggaran Rp10 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas Kementerian ESDM, kendati keputusan yang disetujui tidak ada penambahan alokasi.
"Anggaran dikasih cuma ini Pak, bahaya. Tapi harus kerja baik Pak ya. Jangan bapak lihat anggarannya, lihat merah putihnya," kata Bahlil dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Adapun, Bahlil menyebut anggaran Kementerian ESDM digunakan untuk mencapai target-target negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkait meningkatkan lifting minyak hingga jaminan pasokan gas.
Salah satunya, Bahlil menyebut kebutuhan Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan program-program kerakyatan lainnya. Dalam hal ini dia menyoroti jaminan untuk pasokan gas antara Sumatra dan Jawa.
"Kita ini kan mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem II kemudian untuk gas di Sumatra itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibiayai oleh negara terkecuali ini kita kerjasamakan dengan swasta murni," ujarnya.
Baca Juga
Padahal, Bahlil mengatakan bahwa pemimpin Kementerian ESDM sebelumnya sudah melakukan tender proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) dan rampung. Kendati demikian, anggaran dari negara tidak diberikan untuk proyek pipa gas tersebut.
"Kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," imbuhnya.
Secara terperinci, Bahlil menyebutkan, anggaran untuk Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp336,17 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp95,35 miliar, Dirjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp566,68 miliar.
"Bayangkan pimpinan kita mau naikkan lifting minyak tetapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp500 miliar. Padahal target negara mau dari hulu migas kurang lebih sekitar Rp15-Rp16 miliar. Ini saya nggak ngerti teorinya dari mana ini," terangnya.
Di sisi lain, anggaran Dirjen Ketenagalistrikan sebesar Rp457,93 miliar, Dirjen Minerba Rp369,56 miliar, Dewan Energi Nasional (DEN) sebesar Rp63,78 miliar.
Anggaran BPSDM sebesar Rp617,90 miliar, Badan Geologi sebesar Rp488,96 miliar, BPH Migas sebesar Rp254,29 miliar, Dirjen EBTKE sebesar Rp566,98 miliar dan BPMA sebesar Rp92,2 miliar.
"Dirjen Minerba berhasil memberikan PNBP pada 2023 Rp173 triliun dan di tahun ini 2024 itu juga akan diberikan target minimum sama bahkan lebih dan di 2025 kita akan melakukan akselerasi untuk peningkatan. Tetapi kalau begini model fasilitas dan dukungan anggaran diberikan saya pikir ya repot," tuturnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyarankan untuk program pipa gas, alokasi anggaran ditambahkan dari sumber capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian ESDM yang mencapai Rp303 triliun.
"Masa anggaran, kami kasih PNPB kita sampai hampir Rp300 triliun lebih, Rp303 triliun, nggak ada yang netes ini Pak. Ayam pun Pak, kalau cuma diambil telurnya nggak dikasih makan, induknya pun mati Pak. Bahaya Pak, tapi kami kan bukan ayam. Kami kan petarung semua di sini," jelasnya.
