Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.
Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.
“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkpanya dalam unggahan Instagram @smindrawati.
Adapun revisi ini pasalnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 bersama 47 RUU lainnya.
Selain membahas revisi ketiga UU Pelayaran tersebut, Sri Mulyani melaporkan dirinya bersama Menhub juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub untuk tahun depan.
“Saya sempat cerita kepada Pak Budi mengenai padatnya agenda rapat saya bersama DPR belakangan ini untuk membahas APBN TA 2025, termasuk di dalamnya, RKA dari masing-masing K/L,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menjadi satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran jumbo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kemenhub tercatat akan menerima alokasi anggaran senilai Rp31,46 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut lebih besar dari usulan pagu yang awalnya senilai Rp24,76 triliun.
Sementara membandingkan dengan alokasi tahun ini senilai Rp43,47 triliun, anggaran Kemenhub tahun depan menyusut Rp12,01 triliun.
Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.
Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.
