Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran Rp40,59 triliun untuk tahun anggaran 2025, hampir 20% dari tambahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan tambahan anggaran itu salah satunya untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara khususnya untuk pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebesar Rp9,11 triliun.
"Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun," jelas Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/9/2024).
Selain untuk mendukung pembangunan IKN, tambahan anggaran itu juga akan dialokasikan untuk merealisasikan program padat karya berupa revitalisasi sekolah senilai Rp19,5 triliun.
Kemudian, untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) bendungan dan irigasi Rp11,98 triliun.
Nantinya, tambahan anggaran tersebut akan segera dialokasikan kepada direktorat jenderal (Ditjen) terkait.
Baca Juga
"Ditjen SDA [mendapat alokasi tambahan untuk] bendungan dan irigasi. Di Buna Marga dan Cipta Karya [dialokasikan] yang Rp9,11 triliun. Kemudian yang Rp19,5 triliun semuanya ada di CK, jadi kami hanya mengalokasikan ini pada sektor yang ada," pungkas Basuki
Untuk diketahui, Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Apabila alokasi tambahan ini resmi disahkan, maka total pagu Kementerian PUPR bakal menjadi Rp116,22 triliun.
Namun demikian, total tambahan yang direalisasikan ini masih berada di bawah usulan tambahan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian PUPR sebelumnya sebesar Rp61,31 triliun.
"Saat ini pagu anggaran 2025 Rp75 triliun, sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).
