Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa pemerintah segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Organisasi ini akan bertanggungjawab mengordinasikan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, komitmen pembentukan badan pelaksana ini bakal dideklarasikan saat agenda International Atomic Energy Agency (IAEA) beberapa hari ke depan.
“Minggu depan kita akan berkomitmen di IAEA, di Wina [Austria], bahwa kita akan membentuk NEPIO,” kata Eniya di kantornya, Senin (9/9/2024).
Eniya menuturkan, NEPIO nantinya bakal menjadi pengawas dalam pengembangan nuklir di dalam negeri sebagai sumber energi listrik. Dia menyampaikan, pembangkit listrik tenaga nuklir ini direncanakan bakal meluncur pada 2032 mendatang.
“Dalam RUKN [Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional] bahwa nuklir masuk di 2032 sebanyak 250 MW [megawatt], tempatnya di mana, masih akan dibahas. NEPIO ini untuk implementasi karena sifatnya organisasi, melakukan pengawasan terhadap implementasi nuklir," ujarnya.
NEPIO, kata Eniya, nantinya bakal diketuai langsung oleh presiden RI dan jabatan ketua harian bakal diduduki oleh menteri ESDM. Kemudian, terdapat juga beberapa kelompok kerja (pokja) untuk mengidentifikasi perencanaan pengembangan nuklir.
Baca Juga
Lebih lanjut, Eniya mengatakan, pembentukan NEPIO bukan menjadi sebuah kewajiban bagi negara yang akan mengembangkan nuklir.
“Tetapi NEPIO ini organisasi yang dibutuhkan di kita. Karena pembangunannya memakan jangka waktu tidak satu periode kabinet, tetapi bisa dua periode, sekitar 9 tahun. Maka plaing tidak [nuklir] bisa masuk on grid [jaringan listrik] 2032,” ucap Eniya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dari 16 persyaratan pengoperasian PLTN, Indonesia hanya perlu menyelesaikan dua persyaratan lagi.
“Jadi persyaratan yang 16 itu, kita sisa 2. Nepio [Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir] sama Go Nuklir. Pemerintah kan harus menyatakan Go Nuklir apakah ada Perpres atau apa nanti karena ini belum sama Nepio lagi kita bahas,” kata Dadan di Kantor Dirjen Migas dikutip, Minggu (16/6/2024).
Dadan mengeklaim, sampai dengan saat ini, penerimaan masyarakat terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir sudah melebih angka 50%. Data penerimaan pengoperasian PLTN tersebut, kata Dadan, merupakan data yang tercatat 4 tahun yang lalu.
Terkait dengan pengembangan teknologi nuklir, Dadan menuturkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Rusia. Selain Rusia, ESDM juga menjalin komunikasi dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat (AS).
"[Rusia] kan sudah panjang sih, kita juga memang komunikasi tidak hanya dengan Rusia, kita juga komunikasi dengan Jepang, kita juga komunikasi dengan Korea, kita juga komunikasi dengan Amerika, ya dibuka saja semua, nanti pada saatnya kan kita pilih yang terbaik," ujarnya.
