Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto disebut akan menyiapkan kemudahan usaha hingga program untuk menggenjot konsumsi masyarakat, agar penduduk kelas menengah kembali meningkat.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo mengklaim, Prabowo akan beri perhatian kepada kelas menengah. Alasannya, karena kelas menengah merupakan penopang konsumsi rumah tangga.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia teraliansi erat dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terlepas dari fluktuasi berapa persen kontribusi konsumsi terhadap PDB,” jelas Dradjad kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).
Oleh sebab itu, kelas menengah harus diberi perhatian khusus sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
Dradjad menjelaskan, pemerintahan Prabowo ke depan tidak akan fokus berikan insentif pajak kepada kelas menengah. Menurutnya, intensif pajak bukan menu utama namun hanya pemanis.
Konsumsi, sambungnya, tergantung pendapatan disposable alias pendapatan yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung. Dia mengatakan, pajak langsung hanya sekitar 15—20% pendapatan pribadi.
Baca Juga
“Jika pendapatan anjlok, pengaruhnya lebih besar,” ujar anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran ini.
Dradjad pun menyimpulkan, kunci menjaga konsumsi kelas menengah adalah dengan menjaga pendapatan mereka. Dia berpendapat, sumber pendapatan kelas menengah kebanyakan dari dunia usaha dan belanja pemerintah.
“Jadi pemerintahan Pak Prabowo akan memperbaiki kemudahan berusaha dengan berbagai deregulasi. Selain itu, belanja negara difokuskan pada program-program yang dampaknya ke konsumsi tinggi,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan konsumsi, sejumlah program yang sudah disiapkan pemerintahan Prabowo ke depannya. Dradjad mencontohkan, makan siang bergizi hingga pembangunan food estate alias lumbung pangan memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumsi.
Kelas Menengah Turun Kasta
Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui bahwa jumlah penduduk kelas menengah terus menurun beberapa tahun terakhir. Padahal, dia mengakui kelas menengah merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia.
"Kita kan khawatir di 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class [kelompok miskin yang berhasil naik kelas namun masih rentan miskin] mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali," jelas Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
Menurut data Kemenko Perekonomian, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.
Sedangkan laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.
Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.
Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.
Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.
“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” jelas laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).
