Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai opsi pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, pemerintah hingga saat ini masih belum menentukan sikap apakah pendanaan program pensiun dini PLTU batu bara akan sepenuhnya berasal dari APBN.
“Belum. Pemerintah ini sebetulnya belum menentukan sikap. Jadi masih mempertimbangkan karena masih banyak yang bisa ditumbuhkan,” kata Eniya di sela-sela agenda Indonesia Net Zero Summit di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).
Dalam catatan Bisnis, pemerintah ikut menggunakan pembiayaan fiskal dalam upaya percepat pensiun dini PLTU batu bara dan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Dukungan APBN itu akan menambah fasilitas pembiayaan transisi energi yang lebih awal dilakukan lewat lembaga keuangan dan kemitraan internasional lainnya.
Adapun, keputusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 103/2023 Tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.
Dalam beleid itu, dijelaskan bahwa sumber pendanaan dapat berasal dari APBN dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sementara sumber lain untuk pendanaan transisi energi itu mengacu pada kerja sama pendanaan dengan lembaga keuangan internasional dan badan lainnya.
Baca Juga
Dalam pasal 4 disebutkan bahwa fasilitas platfrom transisi energi diamanfaatkan untuk keperluan proyek PLTU yang jangka waktu operasinya diakhiri lebih cepat, proyek PLTU yang jangka waktu kontrak perjanjian jual beli listrik (PJBL) diakhiri lebih cepat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut bahwa Indonesia tengah merampungkan paket pensiun dini PLTU batu bara berkapasitas 660 megawatt (MW) yang akan menjadi proyek percontohan untuk transisi energi.
“Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan kami,” kata Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5/2024).
Bendahara Negara mengharapkan proyek ini dapat berjalan dengan sukses dan direplikasi di PLTU batu bara lainnya.
