Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut Vietnam bakal mencontoh Indonesia untuk melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, setelah dirinya menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) didapatkan bahwa Vietnam tertarik melakukan penonaktifan pembangkit listrik berbasis batu bara ini.
Meski demikian, Eniya menuturkan bahwa rencana pensiun dini PLTU yang dilakukan Vietnam memiliki kapasitas lebih kecil dibanding Indonesia
“Jika Indonesia melakukan coal retirement yang 660 (Megawatt). Mereka saya tanya, Vietnam berapa rencana coal retirementnya? 100 Megawatt. Jadi kecil. Lebih kecil dari kita. Saya nyontoh Indonesia aja gitu,” kata Eniya saat ditemui di Kantor ESDM, Selasa (20/8/2024).
Eniya menjelaskan, pihak dari Vietnam bakal mengajukan pertemuan lanjutan guna mempelajari proses penonaktifan PLTU yang dilakukan di Indonesia.
Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri oleh 21 negara ini, Eniya mengungkapkan dari negara negara di wilayah Asia Tenggara hanya Filipina yang tidak setuju dengan skema pensiun dini PLTU.
Baca Juga
“Ini saya baru balik dari APEC. Itu juga ada beberapa yang saling bertanya. Jadi saling bertanya di wilayah ASEAN ini kalau masalah coal retirement (pensiun dini PLTU) gimana. Kalau Filipina menolak,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan eksekusi pendanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dapat dimulai pada tahun ini.
Tepatnya, di sekitaran pelaksanaan Konferensi Iklim PBB 2023 (COP-28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November 2023-12 Desember 2023.
“Sebelum atau nanti pas di dalam COP 28, Presiden menyampaikan harus ada deklarasi atau penyampaian Indonesia masuk dalam tahapan untuk implementasi pensiun dini PLTU,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (27/10/2023).
Saat ini, kata Dadan, kementeriannya tengah memfinalisasi dokumen peta jalan pensiun dini PLTU yang nantinya akan menjadi acuan pendanaan dari skema pembiayaan campuran lembaga internasional dan dalam negeri, termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Targetnya tahun ini sudah ada satu yang ditransaksikan, bukan untuk dimatikan tahun ini ya, tapi tahun ini ada transaksinya proses komersial,” kata dia.
