Bisnis.com, JAKARTA - Malaysia mengubah skema konservasi untuk pelestarian hutan dan habitat orang utan. Pemerintah kini menawarkan perusahaan yang mengimpor minyak kelapa sawit atau CPO dari Malaysia mengadopsi orang utan, tetapi mereka tidak boleh membawanya keluar dari negara tersebut.
Mengutip Reuters pada Senin (19/8/2024) ketentuan ini tercantum dalam versi revisi dari skema konservasi yang diumumkan awal tahun ini.
Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Johari Abdul Ghani juga berjanji untuk menghentikan penggundulan hutan di Malaysia. Johari mengatakan, 54% dari wilayah Malaysia merupakan daerah berhutan dan tingkat penggundulan hutan tidak akan turun di bawah 50%.
Pada bulan Mei, Johari mengajukan rencana untuk mengirim orang utan ke luar negeri sebagai hadiah dagang dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran tentang dampak produksi minyak kelapa sawit terhadap habitat hewan, yang cenderung melibatkan pembukaan lahan hutan.
Rencana tersebut menimbulkan keberatan dari kelompok konservasi. Mereka khawatir akan kesejahteraan orang utan yang terancam punah.
"Hewan-hewan itu tidak dapat meninggalkan habitat alami mereka. Kita harus menjaga mereka di sini. Dan kemudian kita akan bertemu dengan negara-negara atau pembeli minyak kelapa sawit kita jika mereka ingin bekerja sama untuk memastikan bahwa hutan-hutan ini dapat dirawat dan dilestarikan selamanya," kata Johari dalam konferensi pers di Sabah.
Baca Juga
Adapun, kelompok konservasi WWF mengatakan populasi orang utan tercatat kurang dari 105.000 di pulau Kalimantan.
Skema diplomasi orang utan pertama kali dipublikasikan pada bulan Mei setelah Uni Eropa menyetujui larangan impor komoditas yang terkait dengan penggundulan hutan tahun lalu
Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia yang digunakan dalam berbagai hal mulai dari lipstik hingga pizza, menggambarkan undang-undang tersebut sebagai diskriminatif.
Johari mengatakan, dana yang terkumpul dari perusahaan yang mengadopsi orangutan akan disalurkan ke lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah Sabah untuk memantau kawasan hutan tempat orang utan hidup, dan berupaya memantau keselamatan dan kondisi hewan tersebut.
Namun, Johari tidak memberikan perincian tentang berapa biaya adopsi tersebut.
Marc Ancrenaz, direktur ilmiah lembaga swadaya masyarakat Hutan, berharap rencana tersebut dapat mendanai pekerjaan konservasi habitat, seperti membangun koridor di antara hutan-hutan yang terfragmentasi yang terlalu kecil untuk menopang populasi satwa liar yang layak.