Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Pidato Nota Keuangan 2025, Intip Bocoran Anggaran Infrastruktur Era Prabowo

Jokowi bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Joko Widodo (kanan) dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. ANTARA FOTO
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Joko Widodo (kanan) dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. ANTARA FOTO

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper