Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap kebutuhan anggaran untuk mewujudkan nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) 2060 mencapai Rp800 triliun per tahun.
Hal ini seiring dengan peta jalan NZE yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam dokumen tersebut arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmattullah, mengatakan untuk mewujudkan nol emisi karbon maka diperlukan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.
“Menjadi tantangan pendanaan, kebutuhan investasi untuk Net Zero Emission sangat besar, kita hitung hampir Rp800 triliun per tahun, ini angka signifikan dan perlu kita bersama-sama,” kata Priyanto dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Dalam hal ini, pemerintah mengandalkan model pembangunan melalui ekonomi hijau yang menggabungkan proses pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas lingkungan.
Priyanto menerangkan bahwa ekonomi hijau akan menjadi alat yang dibutuhkan untuk mentranformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Beberapa arah kebijakan mencakup transisi energi terbarukan, ekonomi sirkulas dan bioekonomi, pengelolaan hutan lestari, dan tenaga kerja hijau.
Baca Juga
“Dalam konteks itu maka pemerintah mengembangkan alternatif pendanaan mulai dari ekonomi sirkular, carbon tax, dan seterusnya,” imbuhnya.
Di samping itu, dia menerangkan bahwa ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim akan mampu mendorong pertumbuhan PDB rata-rata tahun 2025-2045 sebesar 6,22% dan mengakselerasi NZE pada 2060 lebih cepat tercapai.
“Khusus ekonomi sirkular, awal Juni kemarin kita luncurkan peta jalan untuk ekonomi sirkular salah satu suplemen yang kita kerjakan bersama-sama, kita menempatkan peran swasta karena mereka leverage ekonomi sirkular,” ujarnya.
Priyanto membeberkan sejumlah manfaat dari penerapan ekonomi sirkular seperti peningkatan PDB di kisaran Rp593 triliun - Rp638 triliun pada 2030.
Kemudian, terciptanya 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga 2030 di mana 75% di antaranya merupakan tenaga kerja perempuan.
Di sisi lain, ekonomi sirkular juga dapat berdampak ke lingkungan yaitu mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52% dibandingkan business as usual pada 2030 hingga berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 126 juta ton CO2.
