Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mendapatkan tugas baru untuk memimpin satuan tugas atau task force perbaikan iklim investasi hulu minyak dan gas (migas) atau hulu migas nasional.
Perbaikan iklim investasi itu bakal menyasar pada penyederhanaan perizinan, pembenahan kontrak dan bagi hasil yang lebih menarik bagi investor yang belakangan mengarah pada pengeboran laut dalam.
“Pak Luhut koordinatornya, maksudnya ini kan task force lintas kementerian,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Lewat satuan tugas itu, kata Jodi, pemerintah bakal memperbaiki sektor perpajakan, perizinan serta percepatan pengembangan lapangan.
“Pajak-pajak yang lebih kondusif mungkin, EOR itu bisa kita benahi,” ujarnya.
Seperti diketahui, S&P Global saat ini menempatkan Indonesia di posisi 9 dari 14 negara dalam pemeringkatan E&P Overall Attractiveness Rating-Asia Pacific per Juni 2024.
Baca Juga
Indonesia, menurut survei S&P Global itu, masih jauh berada di bawah Malaysia dan Filipina yang masing-masing berada di peringkat 3 dan 5 untuk daya tarik investasi di kawasan Asia Pasifik.
Overall Attractiveness Rating dari Indonesia berada di angka 5.30, dengan poin untuk aspek legal & contractual di angka 5.34, fiscal systems 5.11, oil & gas risk 5.40 dan activity & success 5.25.
Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.
President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.
Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.
“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).
Yuzaini mengatakan pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.
