Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dikabarkan tengah berupaya mengurangi porsi kepemilikan saham perusahaan China di proyek-proyek smelter nikel baru.
Diberitakan Bloomberg yang mengutip Financial Times, Jumat (26/7/2024), manuver itu diambil untuk mendorong industri penghiliran bijih nikel domestik bisa mendapat akses subsidi rantai pasok kendaraan listrik dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
“Pemerintah telah berdiskusi dengan beberapa investor untuk membangun smelter baru di mana perusahaan China akan memiliki saham kurang dari 25%,” kata sumber yang mengetahui rencana itu seperti dikutip dari Bloomberg.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah tidak ikut intervensi dalam keputusan bisnis masing-masing perusahaan untuk mengurangi porsi saham perusahaan China dalam proyek smelter nikel di dalam negeri.
“Semua proyek disepakati secara business to business antara para pemegang saham, termasuk keputusan komposisi pemegang saham Tiongkok menjadi minoritas,” kata Seto saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (26/7/2024).
Adapun, pemerintah masih melanjutkan perundingan untuk mendapat akses pada kredit pajak konsumen atau consumer tax credit yang masuk dalam struktur insentif kendaraan listrik Inflation Reduction Act (IRA) Amerika Serikat (AS) sampai saat ini.
Baca Juga
IRA memperketat kriteria mineral logam yang dapat menerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023. Adapun, undang-undang itu menghimpun dana subsidi sebesar US$370 miliar untuk pengembangan teknologi bersih.
Beberapa kriteria itu di antaranya mewajibkan mineral logam diolah di AS serta bahan baku yang diperoleh mesti berasal dari sejumlah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan pemerintah AS.
Dalam hal ini, China menjadi foreign entity of concern untuk tidak mendapat fasilitas IRA dalam suatu proyek investasi penghiliran mineral.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez menuturkan, terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral kritis dengan Indonesia sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis.
Dia menuturkan bahwa diskusi mengenai perjanjian mineral kritis tengah berlangsung, tetapi pihaknya tidak dapat memberikan rincian timeline lebih lanjut.
“Tetapi ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral kritis yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan tempat lain untuk berinvestasi di industri mineral kritis di sini, di Indonesia,” jelasnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Dia bercerita bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah mengenai kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership), yakni kemitraan dari 14 negara ditambah Uni Eropa yang mencakup lebih dari 55% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Negara-negara tersebut meliputi India, Australia, Jepang AS, dan lainnya.
