Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mulai meninjau ulang insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dalam rangka bersaing dengan KEK lintas batas Johor Baru yang digagas Malaysia dan Singapura.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pihaknya telah mengevaluasi fasilitas di KEK Batam karena investor menilai sejumlah insentif masih kurang menarik.
“Kita harus compete dengan mereka, terutama kita harus desain ulang Batam ini lagi Supaya kompetitif. Karena kan Insentif fiskal, kita urusan tax holiday Kemarin kan juga masih belum, ini betul lah, investor masih banyak catatan gitu, untuk tax holiday tax allowance kita,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).
Meski pemerintah sudah memberikan keistimewaan bagi investor di kawasan khusus tersebut, Susi menyampaikan bahwa itu semua masih belum cukup untuk membuat KEK Batam kompetitif dengan Malaysia dan Singapura.
Melansir dari lama resmi KEK, insentif fiskal terdiri dari pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan perusahaan, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Kemudian, pengurangan pajak dan retribusi daerah sebesar 50% - 100%, fasilitas khusus untuk KEK pariwisata, dan insentif bea dan cukai.
Sementara dari sisi nonfiskal, pemerintah memberikan insentif seperti kemudahan untuk perizinan dan lisensi, tidak ada kewajiban ekspor, serta kepemilikan tanah untuk 80 tahun.
Lebih lanjut, Susi mengungkapkan juga sudah mengkaji fasilitas integrasi yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Sementara untuk insentif nonfiskal, pihaknya sudah membahas masalah penggunaan golden visa tenaga asing.
Selain itu, nyatanya faktor lain yang membuat investor mempertimbangkan untuk menduduki KEK Batam karena membandingkan tarif listrik dan air di Batam dan Johor Baru.
“Kita harus hitung ulang nih karena kalau enggak, ya kita enggak kompetitif lagi, karena investasi sekarang lagi banyak-banyaknya ini ke Batam,” jelasnya.
Dalam catatan Bisnis, atas arahan Joko Widodo (Jokowi), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan membuat rumusan penyederhanaan perizinan khusus KEK Batam untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota industri tersebut.
Sebelumnya, Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan bahwa proyek KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara tersebut akan mampu menarik investor dan menghasilkan transaksi yang ‘lincah’.
"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).
Kepala Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi sebelumnya telah mengusulkan 16 sektor ekonomi untuk JS-SEZ, termasuk listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
