Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan wacana pelarangan subsidi BBM motor dipastikan batal, tetapi tak menampik potensi pembatasan bagi kalangan tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah tak bakal membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sepeda motor.
Luhut mengatakan bahwa BBM subsidi dijamin bakal tersedia untuk 130 juta sepeda motor, sehingga pemerintah tidak akan melakukan perubahan sistem pembelian maupun harga jual BBM subsidi untuk komoditas tersebut.
Hal ini dia sampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).
"Saya sudah pernah ngomong saya mau ulangi lagi. Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian, atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan ada itu," ujarnya kepada wartawan.
Kendati demikian, Luhut tak menampik bahwa masih terdapat kemungkinan akan adanya pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang sudah mampu.
Sehingga, mereka yang bukan merupakan sasaran tidak akan bisa menerima BBM dengan harga yang disubsidi. Dia meyakini apabila subsidi BBM bisa dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka Indonesia bisa menghemat sekitar Rp45 triliun.
"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," tuturnya.
Di sisi lain, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah memang tengah mengkaji untuk melakukan perbaikan kualitas kandungan sulfur pada BBM yang ada di Indonesia.
Dia menyebut bahwa pemerintah akan menekan kualitas sulfur pada BBM yang sudah ada. Sehingga, dengan opsi tersebut maka, kata Luhut turut berpotensi menambah beban produksi, sehingga akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non subsidi.
Meski begitu, Luhut menyebut bahwa kenaikan BBM akan tetapi dilakukan bertahap sehingga tak membebani masyarakat. "Nah pikiran kita kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," pungkas Luhut.
