Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong perbankan menerapkan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapat pembiayaan dari program kredit usaha rakyat (KUR). Usulan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp300 triliun.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.
“Ini sudah dibicarakan di Kemenko, saya bicarakan di Rakor KUR,” kata Teten kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Sebagai informasi, credit scoring atau reputasi kredit merupakan sistem yang digunakan oleh biro kredit atau lembaga keuangan guna mengevaluasi potensi risiko kredit individu atau perusahaan.
Ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang riwayat kredit atau pembiayaan seseorang, termasuk pembayaran pinjaman, tagihan kartu kredit, dan sejenisnya.
Dia mengatakan, skema ini sudah diterapkan di 145 negara lainnya. Dalam uji coba yang dilakukan Kemenkop UKM terhadap 72.000 UMKM, penyaluran KUR bahkan meningkat hingga 5% dengan menggunakan skema tersebut.
Baca Juga
Meski belum menjadi hal wajib di perbankan, Teten menilai bahwa skema tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapat akses pembiayaan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan data historik, akan ada banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pembiayaan.
“Sebab kalau masih menggunakan data historik bank, 30.000 UMKM kita belum masuk perbankan, ya bagaimana? Kalau mau menunggu mereka punya aset dulu ya nggak bisa [dapat pembiayaan],” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi dari sisi perbankan serta dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyaluran KUR tersebut.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kamis (18/7/2024), OJK melaporkan bahwa realisasi KUR terus mengalami peningkatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan, realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.
Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.
Di sisi lain, peningkatan atas penyaluran KUR tengah dibayangi pemburukan atas kualitas kredit segmen UMKM. OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% dari sebelumnya 4,26%.
Non Performing Loan (NPL) UMKM juga tercatat naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%. Sementara itu, loan at risk (LAR) UMKM tercatat sebesar 13,83% per Mei 2024.
Di tengah meningkatnya NPL di segmen UMKM, saat ini dalam hal KUR, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran
“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/7/2024).
