Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berhasil mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa luas lahan tumpang tindih pada 2019 sebesar 77,36 juta hektare telah menurun menjadi 57,42 juta hektare pada 2024, menunjukkan penurunan sekitar 10,5% dalam kurun waktu lima tahun.
"Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujar Airlangga dalam konferensi pers One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).
Airlangga menjelaskan bahwa OMP merupakan kebijakan penting karena mampu menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Kebijakan ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyampaikan bahwa data tersebut sebelumnya hanya dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi dalam waktu dekat masyarakat umum juga dapat melihat peta tersebut melalui Portal 2.0 di https://onemap.big.go.id.
Baca Juga
"Data milik kementerian dan lembaga yang sekarang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tentu kita sudah menerapkan standar enkripsi untuk keamanannya," tutur Aris.
Setiap data yang diunduh melalui Geoportal KSP akan dilengkapi dengan kode keamanan validasi dalam bentuk digital signature, sehingga integritas dan keaslian data dapat dipertahankan. Selain itu, metode pengamanan lain juga diterapkan melalui mekanisme pemisahan dan pengamanan bertingkat untuk masing-masing jenis data IPT sesuai dengan peraturan aksesnya.
Setelah 2024, Airlangga dan Aris menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan Kebijakan Satu Peta. "Strategi keberlanjutan KSP pasca tahun 2024 menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama mengingat manfaat KSP yang begitu besar bagi penyelenggaraan pemerintah dalam kebijakan berbasis spasial," lanjut Airlangga.
Sejak awal digaungkan pada 2016, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai data hampir rampung. Kompilasi peta telah mencapai 100%, integrasi peta mencapai 98%, dan berbagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 23 Kementerian/Lembaga di 38 provinsi.
