DPR RI dan pemerintah pun telah menyetujui defisit anggaran tahun anggaran 2025 yang akan dijalankan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB.
Belanja negara ditetapkan sebesar 14,5% hingga 15,18% dari PDB, sementara pendapatan negara ditetapkan pada kisaran 12,30% hingga 12,36%.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.
Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.
“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.
Baca Juga
Dia menegaskan, batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.
