Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai target batas atas defisit anggaran 2,82% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 merupakan jebakan tersembunyi bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai karena ruang fiskal yang Prabowo miliki sangat minim apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.
Eko menyebutkan bahwa jumlah kursi dari koalisi Prabowo di Senayan masih kurang dari 50% sehingga akan sulit mendapatkan suara apabila membutuhkan anggaran lebih.
“Dugaan saya nanti kalau settingan 2,82% ini dilakukan di APBN [2025], menurut saya ini jujur jebakan ini untuk Pak Prabowo. Koalisinya itu belum ada 50%, nanti gimana caranya nge-lobi DPR kalau enggak nyampe 50%? Deadlock ini,” ujarnya dalam diskusi Publik Indef ‘Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang’, Kamis (4/7/2024).
Dia memahami batas atas defisit di angka 2,82% akibat adanya program-program dan janji kampanye Prabowo-Gibran.
Meski demikian, apabila defisit dipatok di atas 2,5%, pemerintah akan menghadapi kepanikan saat ada gunjang-ganjing ekonomi di masa mendatang. Mengingat, kondisi perekonomian global dan domestik saat ini terus disebutkan bahwa dalam tekanan dan penuh ketidakpastian.
Baca Juga
Bahkan, sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan bahwa ekonomi masih akan tertahan dan tumbuh stagnan.
“Artinya tidak ada ruang untuk manuver, kenapa? Kalau sudah 2,82% maka saya hitung untuk bisa sampai ke 3% itu sekitar tambahan Rp30 triliun. Itu untuk memitigasi krisis atau resesi ekonomi, ya susah [enggak cukup],” tuturnya.
Melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini saja, pemerintah menggelontorkan tambahan-tambahan dana untuk memitigasi risiko global dan domestik.
Teranyar, Jokowi akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras untuk enam bulan ke depan dengan estimasi anggaran sekitar Rp16 triliun. Maka dari itu, Eko berharap petahana dapat mengetok defisit seperti target tahun ini, yakni 2,29% dari PDB untuk APBN pertama Prabowo bersama Gibran.
“Nanti biar tim ekonomi yang baru, kalau dirasa nanti APBN warisan dari Pak Jokowi itu tidak sesuai dengan program atau masih perlu penyempurnaan. Masih ada ruang untuk membicarakan dengan DPR yang baru,” jelasnya.
Bukan itu saja, pemerintahan Prabowo-Gibran juga dihadapkan membengkaknya utang jatuh tempo yang diwariskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,3 triliun yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.
Jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan posisi utang jatuh tempo pada tahun ini yang sebesar Rp434,20 triliun, dengan rincian jatuh tempo SBN Rp371,8 triliun dan pinjaman Rp62,49 triliun.
Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2.405 triliun.
Tarik-Ulur Defisit APBN 2025
Awalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana pemerintah mematok defisit di rentang 2,45% hingga 2,82% pada APBN 2025, termasuk di dalamnya untuk membiayai program prioritas milik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Sebagaimana diketahui, program tersebut telah masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yakni pemberian makanan bergizi atau makan siang gratis.
“Defisit antara 2,45%-2,82% membiayai seluruh program-program prioritas pemerintahan baru,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa (4/6/2024).
Pada rapat kerja selanjutnya di Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024), Menteri PPN/Bappenas secara tiba-tiba mengusulkan angka target defisit yang berbeda dari yang sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah dalam KEM-PPKF.
Menanggapi masukan dari Komisi XI, Suharso mengusulkan kepada Sri Mulyani menurunkan angka target defisit APBN menjadi sebesar 1,5%-1,8%, dari sebelumnya 2,45%-2,82%.
“Kami berharap Menteri Keuangan dan dari Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8%,” katanya.
Kepada wartawan, Suharso mengatakan bahwa gagasan tersebut murni dari dirinya. Dia mengatakan usulan ini untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintahan yang baru.
Program-program pemerintahan Prabowo-Gibran, imbuhnya, telah diakomodir dalam RKP dan RAPBN yang disusun pemerintahan sekarang, tapi memang masih perlu dilakukan penyesuaian ke depan.
Kebutuhan belanja yang tinggi pun salah satunya dikarenakan tema yang diusung Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan, sehingga belanja untuk program-program dari pemerintahan Jokowi saat ini akan tetap dilanjutkan.
Sementara pada akhir Juni lalu, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat menurunkan defisit dalam postur APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% dari PDB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan keputusan tersebut berangkat dari penyesuaian target pendapatan negara yang dikerek dari 12,14% dalam KEM-PPKF 2025, menjadi 12,3% dari PDB.
“Sesuai dengan usul pendapatan negara yang meningkat dari 12,14% menjadi 12,3% maka kami mohon ijin mengusulkan agar diterjemahkan batas bawah defisit yang turun dari 2,45% menjadi 2,29% dari PDB,” tuturnya dalam Rapat Panja Badan Anggaran DPR RI, Kamis (20/6/2024).
