Singapura Batalkan Insentif Pajak untuk Enam Family Office Terkait Skandal Pencucian Uang

Bisnis.com, JAKARTA -- Enam family office yang terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura (setara Rp36,2 triliun) di Singapura telah menerima insentif pajak dari Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri sekaligus Ketua MAS menyatakan dalam jawaban tertulis di parlemen bahwa manfaat pajak akan dicabut mulai dari tahun keuangan ketika pemilik dana kantor keluarga atau pasangannya didakwa atau dihukum. Namun, manfaat yang telah diberikan sebelumnya tidak akan ditarik kembali, kecuali jika ada pelanggaran terhadap ketentuan insentif pajak.

Dilansir dari Bloomberg, Rabu (3/7/2024), Pemerintah Singapura telah meningkatkan pengawasan terhadap kantor keluarga dan dana lindung nilai (hedge funds) serta menutup perusahaan-perusahaan yang tidak aktif. Pada Selasa (2/7/2024), pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang dirancang untuk memperketat pengawasan aliran uang gelap, menyusul kasus besar yang mengguncang pusat keuangan Asia tersebut.

Gan menambahkan bahwa nilai total aset yang disita dari terpidana yang memiliki hubungan dengan dana kantor keluarga tunggal tersebut "jauh melebihi" manfaat pajak yang diberikan.

Pemerintah Singapura saat ini mendapatkan sorotan baru pada tantangan dalam mengawasi masuknya kekayaan asing ke Negara Kota itu. Tercatat 10 orang asal Tiongkok didakwa dalam skandal pencucian uang terbesar di negara ini kurang dalam setahun terakhir.

Bloomberg menyebut Singapura tengah mengalami kesulitan upaya penyeimbangan perannya sebagai pusat keuangan dalam upaya mereka menarik kelompok ultra kaya di dunia. Upaya tersebut telah membantu mengubah Singapura menjadi pusat pengelolaan kekayaan terkemuka, namun hal ini juga disertai dengan serangkaian skandal dalam beberapa tahun terakhir – serta janji dari pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan.

Singapura menghadapi ujian reputasinya sebagai pusat keuangan utama tahun lalu. Otoritas Moneter Singapura mengatakan pada bulan Juli bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap risiko pencucian uang di ruang kantor keluarga.

Sebelum kasus ini, Singapura juga diguncang skandal yang melibatkan aliran dana besar-besaran dari dana negara Malaysia 1MDB dan perusahaan Jerman Wirecard AG. Ledakan ini telah mengakibatkan pelarangan pemodal, pemenjaraan orang-orang, dan bank-bank yang dikenakan denda karena lemahnya pengendalian internal.