Bisnis.com, JAKARTA - Thailand berecana untuk menyalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) US$13,5 miliar atau sebesar Rp221 triliun (asumsi kurs Rp16.391 per dolar AS) kepada warganya melalui skema dompet digital.
Kepastian tersebut kian terang setelah kabinet menyetujui rencana utang yang direvisi, mencakup pendanaan untuk stimulus utama pemerintah.
Juru bicara pemerintah Chai Wacharonke menuturkan kabinet menyetujui revisi kedua rencana utang publik dengan pinjaman baru naik sebesar 276 miliar baht menjadi 1,03 triliun baht. Sekitar 122 miliar baht akan membiayai sebagian dompet digital senilai 500 miliar baht, yang dijadwalkan diimplementasikan akhir 2024.
Chai menuturkan bahwa utang publik Thailand setelah rencana pendanaan terbaru masih jauh di bawah batas 70% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun, hingga akhir Mei 2024, rasio utang pemerintah Thailand terhadap PDB mencapai 64,3%.
Penyaluran BLT ini merupakan strategi utama dari Perdana Menteri Srettha Thavisin untuk mengangkat perekonomian dari pertumbuhan rata-rata di bawah 2% dalam satu dekade terakhir.
Rencana tersebut, yang ditentang oleh Bank of Thailand (BoT) dan beberapa ekonom karena dampak potensial terhadap inflasi dan fiskal, menyerukan penyaluran masing-masing 10.000 baht kepada sekitar 50 juta warga Thailand berusia 16 tahun ke atas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
Bank sentral, yang telah berselisih dengan Srettha mengenai dorongan untuk menurunkan suku bunga, mendesak pemerintah untuk membatasi manfaat bagi mereka yang membutuhkan.
“Jika Anda ingin melakukan skema tersebut, lebih baik melakukannya dengan cara yang terarah dan juga dalam skala yang lebih kecil,” jelas Gubernur BoT Sethaput Suthiwartnarueput dalam wawancara Juni 2024, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (2/7).
Namun, Srettha berpendapat bahwa pemberian BLT melalui dompet digital akan berdampak besar pada perekonomian, yakni meningkatkan belanja konsumen dan sentimen.
Meskipun konsumsi swasta dan pariwisata meningkat, perkiraan bank sentral sebesar 2,6% pertumbuhan PDB tahun ini masih jauh dari target pemerintah sebesar 3%.
Menurut dokumen resmi yang dirilis Selasa (2/7), pemerintah Thailand berencana jumlah restrukturisasi utang selama tahun fiskal, yang berakhir pada 30 September 2024, akan meningkat 33,4 miliar baht menjadi 2,04 triliun baht.
Kemudian, pembayaran bunga utang pemerintah juga akan ditingkatkan sebesar 54,6 miliar baht, menjadi 454,2 miliar baht