Bisnis.com, JAKARTA - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming agar memperbaiki daya beli masyarakat setidaknya pada 100 hari pertama usai pelantikan pada 20 Oktober 2024.
“Kalau kita bedah permasalahan-permasalahan lama itu banyak, dari industri dan macam-macam. Tapi at least, 100 hari pertama mau ngapain, ini tergantung bagaimana yang bisa istilahnya orang menyebutnya quick win untuk pemerintahan baru nanti, itu menurut saya adalah daya beli,” kata Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam diskusi di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Menurut dia, perbaikan daya beli masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa awal transisi pemerintahan.
Dengan daya beli yang diperbaiki, ujar Eko, maka kemungkinan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi akan berubah menjadi lebih baik.
Eko mengamini bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi tetap dominan pada triwulan pertama tahun ini.
Namun sebetulnya, jelas dia, kinerja ekonomi pada periode tersebut terselamatkan oleh akselerasi konsumsi pengeluaran pemerintah yang tumbuh sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding biasanya karena dipicu penyelenggaraan Pemilu.
Baca Juga
“Konsumsi rumah tangga tidak sampai 5% di kuartal I/2024). Saya tanya kepada para pengusaha, biasanya mereka menargetkan minimal kalau jualan 40% itu harus terserap ketika momen Lebaran. Tapi ternyata angkanya itu, [konsumsi rumah tangga[ hanya [tumbuh] 4,91%, di bawah 5% untuk mungkin bisa dikatakan untuk pertama kalinya dalam kondisi normal,” kata Eko.
Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2024 meski berada dalam level optimis, Eko mengingatkan bahwa indeks tersebut turun dari sebelumnya 127,7 pada April 2024 menjadi 125,2 pada Mei 2024.
Meski begitu, menurut Indef, terdapat peluang untuk sektor konsumsi hingga akhir tahun. Eko memperkirakan konsumsi akan meningkat sejalan dengan adanya momen Natal dan libur akhir tahun serta momentum di masa Pilkada 2024.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan menghadapi beberapa tantangan seperti risiko kenaikan cukai dan rencana PPN 12 persen pada tahun 2025, inflasi pendidikan, risiko harga BBM dan LPG, hingga kenaikan harga bahan pokok.
Eko juga mengingatkan tak mudah untuk merealisasikan rata-rata pertumbuhan ekonomi di level 7%. Apabila formulasi kebijakan tak jauh berbeda seperti pada masa sekarang, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di level 5%.
“Indef sendiri pada 2024 ini tidak memproyeksi 5%, kita bahkan lebih rendah dari itu hanya 4,8% dan belum direvisi karena tanda-tanda di triwulan pertama saja hanya 5,11%,” kata Eko. (Ahmadi Yahya)
