Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata meminta Kementerian/Lembaga agar efisiensi belanja di APBN 2025.
Isa menyampaikan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi tahun depan, diantaranya fragmentasi ekonomi akibat dari tensi geopolitik yang masih berlanjut, terganggunya rantai pasok komoditas, hingga tantangan perubahan iklim dan risiko dari digitalisasi.
“Kita harus betul-betul menyiapkan diri secara lebih baik, walaupun optimisme terus kita jaga, tapi sikap konservatif, alert, terus kita bangun untuk tidak membuat kita menjadi lalai,” katanya dalam rapat panitia kerja kebijakan belanja pemerintah pusat 2025 di Badan Anggaran DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Isa menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi Covid-19. Kenaikan anggaran belanja yang tinggi pada 2024 juga dikarenakan adanya penyelenggaraan Pemilu.
“Terutama setelah pandemi ini kita lihat kenaikannya cukup signifikan walaupun kita mencoba melakukan normalisasi, tapi pada akhirnya kita lihat di beberapa titik/bagian, kita tidak bisa terhindar untuk memberikan perhatian yang cukup dan kemudian menambah belanja di situ. Kalau kita perhatikan pada 2023, kita sudah mencoba lakukan normalisasi, tapi pada 2024 karena ada Pemilu dan sebagainya belanja kita mengalami kenaikan lag,” jelasnya.
Untuk itu, belanja pemerintah pusat pada 2025 diharapkan dapat kembali dilakukan normalisasi sehingga belanja dapat lebih difokuskan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.
Baca Juga
Menurutnya, belanja pemerintah pusat pada 2025 akan diarahkan pada efisiensi, terutama pada belanja yang bukan prioritas.
“Kita lihat kalau ada ruang belanja di luar prioritas nasional, kita harus lakukan efisiensi yang sangat tajam sehingga kita bisa memastikan prioritas nasional menjadi pilihan yang lebih besar/signifikan daripada nonprioritas,” kata dia.
Selain itu, Isa menyampaikan bahwa kebijakan modal pemerintah pusat pada 2025 akan terus diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengupayakan dilakukannya reformasi subsidi dan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Yang terpenting sebetulnya bukan membicarakan jumlah atau volume, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tuturnya.
Dia menambahkan arah belanja pemerintah pusat pada 2025 juga akan diarahkan agar lebih berkualitas yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, panitia kerja Badan Anggaran RI dan pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran belanja negara untuk 2025, yaitu mencapai kisaran 14,59%-15,18%, di mana belanja pemerintah pusat ditetapkan pada kisaran 10,92%-11,17%.
