Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menepis isu soal wacana kenaikan defisit anggaran atau rasio utang ke atas 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan saat Konferensi Pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Tommy, sapaan akrabnya, awalnya mengatakan soal anggaran program makan siang bergizi atau makan siang gratis pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Menurutnya, anggaran tersebut sudah masuk dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, yakni postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.
"Beberapa minggu lalu dikatakan udah kita [pemerintah Prabowo Subianto] punya rencana ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Tommy Djiwandoro.
Dia pun mempersilakan pihak-pihak untuk mengitung kebutuhan program makan bergizi gratis dan defisit APBN 2025. Tommy mengatakan Tim Prabowo Gibran tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan untuk pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR RI.
Baca Juga
"Saya ingin menggaris bawahi lagi pentingnya diketahui bahwa kontinuitas kebijakan tersebut adalah hasil dari komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, dan karena itu kami ada di depan rekan-rekan wartawan hari ini" tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk program makan siang gratis atau makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun di APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi untuk memberikan kejelasan (clarity) bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.
"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.
Selanjutnya, kata dia, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalam postur. Program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan 16 Agustus 2024.
"Namun, untuk prostur APBN sudah dimasukkan dan disepakati oleh Presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," jelasnya.
Sebelumnya, melansir dari Bloomberg, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan mendanai janji-janji belanjanya dengan terus meningkatkan rasio utang ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir.
Menurut sumber Bloomberg yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut menyampaikan rencana peningkatan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 2 poin persentase per tahun selama lima tahun ke depan. Artinya, rasio utang akan bertambah 10% dari posisi saat ini.
Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, tergolong rendah dibanding negara tetangga. Negara Asean lain yang rasio utangnya lebih besar dari Indonesia adalah Laos, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar.
Langkah ini akan menandai perubahan penting bagi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, yang mengandalkan kebijakan fiskal konservatif untuk menjaga kepercayaan investor. Pemerintah telah secara ketat mematuhi batas defisit anggaran 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum 60% sejak Krisis Keuangan Asia 1997, kecuali selama pandemi.
Rasio utang 50% dipandang sebagai tingkat optimal karena akan meyakinkan investor akan komitmen Indonesia terhadap kehati-hatian fiskal, sementara rasio utang yang lebih tinggi dari 60% akan membuat investor khawatir.
