Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono memastikan tidak ada gap antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, khususnya terkait program makan siang bergizi atau makan siang gratis.
Hal itu disampaikan Tommy, sapaan akrabnya, dalam Konferensi Pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6/2024) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Awalnya, Tommy mengungkapkan telah terjadi rapat koordinasi antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu. Selain berjalan lancar, dia mengatakan rapat pertama tersebut mengedepankan soal sinkronisasi program.
"Yang lebih penting lagi kontinuitas kebijakan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo," tuturnya.
Tommy juga mengatakan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjalin kerja sama yang baik dengan Kementerian Keuangan untuk terus membahas APBN 2025 dan program-program pemerintahan selanjutnya.
Dia juga menepis kabar adanya ketidaksesuaian pemikiran antara pemerintah saat ini dengan tim Prabowo-Gibran.
Baca Juga
"Selama ini, saya harus menggarisbawahi bahwa idak ada gap sama sekali antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk program makan siang gratis atau makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun di APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi untuk memberikan kejelasan (clarity) bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.
"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.
Selanjutnya, kata dia, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalam postur. Program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan 16 Agustus 2024.
"Namun, untuk prostur APBN sudah dimasukkan dan disepakati oleh Presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," jelasnya.
