Bisnis.com, JAKARTA - Biaya konstruksi proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi bakal mengalami kenaikan usai rupiah terus melanjutkan tren pelemahan. Rupiah spot ditutup di level Rp16.450 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (21/6/2024).
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku bakal melangsungkan rapat bersama kabinet Jokowi pada Senin (24/6/2024) esok hari.
"Sebetulnya kalau akan berdampak tak hanya di IKN, di tempat lain pun pasti akan berdampak. Hari Senin (24/6/2024) nanti baru rapat kabinet paripurna, [memba" tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (21/6/2024).
Basuki menjelaskan, bila kekelaman pasar rupiah berlanjut maka pemerintah bakal mengambil keputusan kahar nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pada saat yang sama, Basuki juga tak menampik bahwa sejumlah kontrak yang telah diteken di IKN bakal mengalami eskalasi.
"Kalau ada keputusan nasional bisa eskalasi dengan kontrak yang sudah di teken. Dulu pandemi kan juga sudah membengkak, situasional," pungkasnya.
Baca Juga
Kondisi itu makin pelik, pasalnya pada tahun ini PUPR bakal meneken sebanyak 33 kontrak baru senilai Rp26,53 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.
Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah melelang sebanyak 71 proyek lainnya yang proses pengerjaanya masuk ke dalam kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) dengan total nilai mencapai Rp52,64 triliun.
Kondisi kebutuhan anggaran IKN ini berbanding terbalik dengan porsi anggaran infrastruktur yang didapatkan Kementerian PUPR untuk tahun 2025. Di mana, PUPR sebagai kementerian teknis yang melaksanakan pembangunan hanya mendapat pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun.
Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah mengajukan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp212,58 triliun.
"Tentang kenapa anggaran 2025 hanya Rp75 triliun, informasi dari Bappenas bahwa ini untuk memberikan room untuk pemerintah yang baru," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Menanggapi hal itu, Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa penyusutan pagu Kementerian PUPR pada 2025 bakal berdampak pada pembangunan IKN.
Tak hanya IKN, tapi sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang juga diproyeksi tidak akan berprogres signifikan pada 2025.
“Karena ada pengurangan dari pagu hanya tinggal berapa persennya dari usulan, ini pengurangan cukup besar. Pasti berimbas ke IKN juga tidak bombastis otomatis, saya kira untuk program infrastruktur lainnya juga. Jadi ya tetap berlanjut cuma tidak akan optimal,” tuturnya.
