Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan alasan investasi asing belum masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai dicecar Komisi VI DPR RI terkait dengan investasi asing yang belum terealisasi hingga saat ini di IKN.
Bahlil mengatakan bahwa pada tahap awal pemerintah baru memprioritaskan investasi domestik untuk masuk ke IKN. Hal itulah yang menjadi penyebab masih nihilnya investasi asing ke IKN.
"Tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking," kata Bahlil dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Bahlil juga menampik bahwa investasi domestik di IKN disebut tidak berprogres. Dia mengatakan terdapat salah satu proyek investasi PMDN yang telah hampir rampung.
"Kemarin saya baru pulang dari sana [IKN], seminggu lalu, hotel sudah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi," ujarnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, investasi yang telah terparkir di IKN hingga periode Juni 2024 mencapai Rp51,35 triliun. Adapun, target investasi IKN yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp100 triliun. Artinya, OIKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Harris Turino yang mencecar Bahlil mengenai investasi asing di IKN.
"Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN, tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN," kata Harris.
Tidak hanya menyoroti nihilnya investasi asing, Harris juga menyoroti minat investor domestik di IKN yang tak terlalu bergejolak. Bahkan, Harris mengaku mendapati sejumlah proyek investasi yang progres pembangunannya tidak signifikan.
"Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking hingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN," ujar Harris.
