Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan penambahan anggaran untuk periode 2025 sebesar Rp15,78 triliun untuk mendanai sejumlah program prioritas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pagu anggaran indikatif Kemenhub untuk periode 2025 mendatang adalah senilai Rp24,76 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp13,83 triliun atau 35,85% dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun.
Budi menuturkan, jumlah pagu indikatif tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dana beberapa program prioritas yang mendasar. Oleh karena itu, Kemenhub pun telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk meminta tambahan anggaran sekitar Rp15,78 triliun.
"Kita sudah melayangkan surat ke Menkeu dan Menteri PPN agar diberikan tambahan sebanyak Rp15,78 triliun. Itu relatif sama dengan [alokasi anggaran] 2024 agar apa yang kita lakukan ini terlaksana dengan baik," jelas Budi Karya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR Di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/6/2024).
Dia menuturkan, salah satu kebutuhan prioritas yang membutuhkan penambahan anggaran ini diantaranya adalah layanan angkutan perintis di darat, laut, dan udara. Budi Karya mengatakan, angkutan keperintisan ini membutuhkan dana sekitar Rp4,72 triliun.
Selain itu, penambahan anggaran ini juga diajukan untuk program perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintanence and Operation (IMO). Budi Karya menuturkan kebutuhan anggaran untuk program IMO perkeretaapian 2025 adalah sebesar Rp4,46 triliun.
Baca Juga
Sementara itu, Budi Karya memaparkan sebanyak 50% atau Rp12,46 triliun pagu indikatif Kemenhub pada 2025 berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, sumber dana lain adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 4,36 triliun, Badan Layanan Usaha (BLU) sebanyak Rp1,97 triliun.
Kemudian, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp4,04 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebanyak Rp1,91 triliun.
Kemudian, jika diperinci per unit eselon I, Ditjen Perhubungan Laut mendapat alokasi terbesar pada pagu indikatif 2025 sebanyak Rp10,37 triliun. Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan Rp4,78 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp4,44 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebanyak Rp2,47 triliun.
Selanjutnya, Ditjen Perkeretaapian mendapat alokasi Rp1,65 triliun, Secretariat Jenderal sebanyak Rp669,31 miliar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebanyak Rp132,1 miliar, serta Inspektorat Jenderal sebanyak Rp116,18 miliar.
