Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan inflasi berpotensi kembali meningkat akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah usai Iran-Israel berkonflik.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik Iran-Israel dapat kembali mengerek inflasi global, bahkan berimbas pada inflasi impor di dalam negeri.
“Negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia dapat mengalami peningkatan tekanan inflasi impor,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/4/2024).
Kenaikan tingkat inflasi dikhawatirkan akan kembali menurunkan daya beli masyarakat dan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, Josua mengatakan bahwa kenaikan harga minyak mentah dapat memberikan tekanan fiskal bagi Indonesia karena kebijakan fiskal akan bertindak sebagai peredam guncangan melalui subsidi energi dan kompensasi.
Ruang kebijakan fiskal yang menyempit akibat pelebaran defisit dinilai akan membatasi belanja pemerintah yang produktif.
Baca Juga
Sementara itu, munculnya kembali ancaman inflasi global pun dapat menghalangi bank-bank sentral utama untuk memangkas suku bunga kebijakan mereka, sehingga membatasi juga ruang penurunan suku bunga di dalam negeri.
Dalam hal ini, the Fed diperkirakan akan terus mempertahankan kebijakan 'higher-for-longer' jika inflasi terus berada di atas target 2% karena kenaikan harga energi.
“Tingginya suku bunga kebijakan global, ditambah dengan tekanan inflasi domestik dan defisit transaksi berjalan yang melebar, akan mempersempit ruang gerak Bank Indonesia untuk menurunkan BI-Rate dalam waktu dekat,” jelasnya.
Pada kesempatan berbeda, ekonom senior Didik J. Rachbini menyebutkan, setidaknya ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan dalam rangka menjaga daya beli tidak turun. Pertama, Pemerintah harus sekuat tenaga dan dan dengan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.
"Dalam kebijakan ini Bank Indonesia berperanan penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak," kata Didik dalam keterangan tertulisnya.
Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini menurutnya perlu dijaga agar pengeluaran produktif dan mampu membantu masyarakat bawah dan rentan.
Ketiga, kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Menurutnya, sektor usaha dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75%. Meskipun eksternal terguncang tetapi menjaga ekonomi dan usaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.
Kebijakan perdagangan luar negeri lanjutnya, perlu di arahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Karena jalur ke Eropa dan timur tengah pasti terganggu. Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, Asean, India dll.
"Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran-Israel," pungkasnya.
