Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah operator jalan tol tengah menyiapkan diskon tarif tol yang bakal diberlakukan selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.
Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Fitri Wiyanti mengatakan pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) untuk menerapkan diskon tarif tol pada momentum mudik Lebaran 2024.
“ATI [Asosiasi Tol Indonesia] sudah berkirim surat ke BUJT [badan usaha jalan tol] dan kami akan segera berikan jawaban,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (27/3/2024).
Kendati demikian, pihaknya, belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait besaran diskon tarif tol yang akan diberikan. Pasalnya, saat ini ATI juga masih dalam proses pengumpulan informasi mengenai BUJT yang berencana untuk memberikan diskon tarif sepanjang Lebaran 2024.
“Saat ini masih proses mengumpulkan BUJT [mana saja] yang akan merencanakan pemberian diskon tarif, masih di data,” kata Fitri.
Di sisi lain, gerak pemangku kebijakan dalam membenahi aspek perizinan berusaha terbilang sangat lamban. Buktinya, jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang masuk ke dalam pintu utama investasi yakni Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko hanya setara dengan 10% dari target.
Baca Juga
Mengacu pada data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diperoleh Bisnis, kebutuhan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Tanah Air tercatat mencapai 2.000.
Celakanya, hingga 21 Maret 2024 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat hanya ada 223 RDTR yang telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
Data ini merupakan sebuah ironi yang menyesakkan, di satu sisi pemerintah berambisi memacu investasi melalui aneka upaya seperti deregulasi dan insentif fiskal, sementara di lain sisi aspek perizinan masih jauh dari kata sempurna.
Dua petikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id yang disajikan secara mendalam dan analitik. Berikut berita pilihan lainnya.
1. Operator Jalan Tol Siap Berikan Diskon Tarif Momentum Lebaran 2024
Corporate Communication and Community Development Group PT Jasa Marga Tbk Lisye Octaviana menuturkan JSMR memang berencana untuk melakukan penerapan diskon tarif guna memecah konsentrasi kepadatan volume kendaraan di puncak arus mudik.
JSMR tengah berkoordinasi dengan ATI untuk penerapan diskon tarif tol khususnya pada sejumlah ruas tol favorit yang ada di sekitar jaringan tol Trans Jawa.
Di samping itu, saat ini juga pihaknya tengah melakukan evaluasi dari penetapan kebijakan diskon tarif tol pada momentum Lebaran 2023.
“Sampai saat ini Jasa Marga masih mengoordinasikan [penetapan diskon tarif], khususnya dengan ATI khususnya di ruas favorit di sekitar Trans Jawa,” ucap Lisye.
Group Chief Operating Officer Astra Infra Toll Road Billy Perkasa Kadar mengatakan perusahaan akan memberikan diskon tarif tol pada momentum Lebaran 2024. Pemberian diskon tarif tol dilakukan dalam rangka mengurai kepadatan di puncak arus mudik atau balik Lebaran.
“Kami juga menyiapkan beberapa upaya untuk mengurai kepadatan di puncak arus mudik/balik Lebaran, salah satunya dengan merencanakan pemberian diskon tarif,” ucapnya.
2. Parlemen Indonesia Walk Out Saat Israel Ajukan Pembelaan Genosida
Parlemen Indonesia atau delegasi DPR RI melakukan aksi walk out pada sidang lanjutan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Jenewa, Swis, Senin (25/3/2024) waktu setempat. Aksi tersebut dilakukan sebagai respon kekecewaan terhadap sikap Israel yang turut pula mengajukan draf proposal draf kemanusiaan atau emergency item terkait pembelaan dalam melakukan genosida terhadap warga Palestina.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menjelaskan aksi walk out juga diikuti oleh banyak negara Islam, seperti Iran dan sejumlah negara lainya yang simpati terhadap Palestina. Fadli mengatakan, aksi walk out adalah sikap yang sangat pantas terhadap negara penjajah yang tidak mau menciptakan perdamaian.
"Sikap kita ini menunjukkan bahwa kita anti penjajahan dan ini juga sesuai dengan konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia dan di muka bumi ini harus dihapuskan," ujar Fadli, dikutip dari laman DPR, Rabu (27/3/2024).
Menurut Fadli, pembantaian yang dilakukan Israel adalah tindakan biadab yang berlangsung sejak 75 tahun lalu. Dia menyebut sudah tak terhitung lagi berapa banyak nyawa melayang akibat penembakan, juga pengeboman secara membabi-buta.
"Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina jelas adalah kolonialisme dan bukan dimulai tanggal 7 Oktober 2023, tapi sudah sejak 75 tahun yang lalu," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Mengenai hal ini, kata Fadli, Indonesia secara konsisten akan memperjuangkan semangat kemerdekaan bagi rakyat Palestina serta ikut bergerak dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan bunyi konstitusi yang ada.
3. Tiga Tantangan Besar Stabilitas Keuangan Versi Bank Indonesia
Bank Indonesia mengungkapkan setidaknya terdapat tiga tantangan besar stabilitas sistem keuangan Indonesia. Demi menghadapi hal tersebut, BI pun melakukan sejumlah langkah strategis.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia masih menghadapi tiga tantangan besar.
Pertama, yaitu masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Di satu sisi, suku bunga negara maju, terutama di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mulai turun pada semester kedua 2024.
Namun demikian, kepastian kapan dan besarnya ruang penurunan suku bunga di AS masih menimbulkan volatilitas sehingga terus menekan aliran masuk modal asing ke pasar emerging market, termasuk Indonesia.
Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kondisi ini pun diperparah dengan terjadinya fragmentasi perdagangan global. Apalagi, imbuh Juda, kebijakan politik global bisa berubah drastis mengingat lebih dari 50 negara di dunia akan melangsungkan pemilihan umum, termasuk di AS.
4. Mengukur Prospek Data Center Tanah Air Dilirik Investor Asing
Pertumbuhan ekonomi digital yang stabil telah mendorong lonjakan investasi di bidang infrastruktur digital di Indonesia. Selain itu, penggunaan ponsel pintar dan layanan penyiaran yang luas telah menciptakan adanya kebutuhan untuk penyimpanan dan penyebaran data.
Pusat data merupakan tempat khusus yang menyimpan komputer, peralatan internet dan perangkat lain untuk penanganan informasi. Pusat data dirancang untuk menjaga mesin ini aman, sejuk dan terhubung ke listrik. Berbeda dengan biasanya bangunan industri, pusat data memiliki teknis khusus kebutuhan seperti layanan cloud, listrik berkelanjutan, dan internet koneksi, dan mengikuti aturan pemerintah.
Pertumbuhan pusat data didorong oleh beberapa permintaan seperti lonjakan data seluler, banyaknya konten video online dan adanya peralihan ke cloud komputasi. Teknologi baru juga berkontribusi terhadap hal ini meningkatnya konsumsi dan pembuatan data.
Pandemi Covid-19 telah mendorong adopsi secara luas teknologi yang mengakibatkan peningkatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya lalu lintas internet dan pembuatan data. Lonjakan ini berdampak signifikan permintaan akan pusat data.
Menanggapi permintaan ini, semakin banyak pusat data yang tersedia dan sedang didirikan di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dan Batam. Jabodetabek mengalami perkembangan pusat data yang signifikan secara ekonomi mendapatkan manfaat dari sentralisasi aktivitas digital dan menawarkan keuntungan seperti konektivitas yang kuat dan tenaga kerja sangat terampil.
5. Problem Fundamental Penanaman Modal
RDTR merupakan komponen sentral dalam penanaman modal karena menjadi dasar acuan dari diterbitkannya izin terkait dengan pendirian bangunan sebagaimana diatur dalam PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.
RDTR pun wajib diintegrasikan dengan OSS agar investor segera mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menggunakan mekanisme Konfirmasi KKPR secara otomatis.
Mengacu pada data Kementerian ATR/BPN, jumlah penerbitan Konfirmasi KKPR sampai dengan November 2023 mencapai 157.874 dari 194 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS.
Artinya, jika ketersediaan RDTR makin banyak dan seluruhnya terintegrasi dengan OSS maka jumlah izin usaha yang terbit bakal lebih jumbo.
Baik otoritas penanaman modal maupun otoritas agraria pun berkomitmen untuk memacu pembenahan ekosistem investasi, terutama segala aspek yang menyangkut dengan OSS Berbasis Risiko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
