Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alasan Sri Mulyani Menolak Komentari Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menolak berbicara terkait program makan siang gratis milik paslon calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak Komentari Program Makan Siang Gratis Prabowo./Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak Komentari Program Makan Siang Gratis Prabowo./Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara tegas menolak berbicara terkait program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Program tersebut santer dibicarakan karena kalangan pemerintah lainnya menyebutkan telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sri Mulyani dengan nada bicara serius menjawab bahwa dirinya tidak dapat mengomentari program tersebut karena memang tidak ada dalam APBN 2024. 

“Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada, di 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintahan baru, bapak ibu sekalian paham bahwa siklus APBN kami nanti kek bapak ibu sekalian dari KEM-PPKF,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2024).  

Dirinya juga secara tegas menjawab bahwa adanya isu sumber-sumber dana makan siang gratis bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lah benar. 

Dirinya menekankan akan menunggu pemerintahan baru yang akan diumumkan KPU hari ini dan berdiskusi dengan presiden pengganti Jokowi terkait APBN 2025. 

“Jangan lupa ini pemerintah transisi, kami akan membantu untuk mendesain APBN transisi dengan etikanya ya kita komunikasi dengan pemerintah baru. KPU belum putuskan. Kami ini masih tunggu official KPU sampaikan siapa kemudian pemerintah baru siapa,” tegasnya. 

Sesuai dengan linimasa penyusunan APBN, saat ini pemerintah tengah membuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar postur APBN 2025. 

Nantinya, KEM-PPKF akan disampaikan kepada DPR pada akhir Mei, kemudian membahas Rancangan APBN (RAPBN) pada pada Juni, yang pada akhirnya akan disampaikan oleh Presiden saat Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang. 

Sejauh dalam pembahasan KEM-PPKF dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyebutkan belum ada membahas terkait makan siang gratis.

Dirinya bahkan meminta maaf kepada anggota Komisi XI yang hadir karena belum dapat menjawab pertanyaan yang juga menjadi keresahan masyarakat.

“Mohon maaf sekali bapak/ibu apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya ngga bisa komentar makan siang gratis,” tuturnya sambil menyatukan kedua telapak tangan. 

Bukan kali pertama Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menolak berkomentar terkait makan siang gratis. 

Sebelumnya saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu pun dirinya menyebut bahwa tidak mengurus soal makan siang gratis 

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menjelaskan hingga saat ini hal-hal mengenai APBN masih terus dikomunikasikan. Penyebabnya, belum ada perhitungan yang pasti akan seperti apa rancangan APBN untuk pemerintahan selanjutnya. 

“Jadi ya ini pararel semuanya sedang di dalam komunikasi. Karena belum ada nanti hitung-hitungan yang benar-benar desainnya akan seperti apa aku enggak bisa ngomong juga,” jelasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper