Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menargetkan penanganan sejumlah sarana infrastruktur pasca-bencana banjir di Sumatra Barat (Sumbar) rampung dalam dua minggu.
Menteri Basuki mengatakan, pihaknya diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani sejumlah sarana dan prasarana umum yang terdampak banjir. Salah satunya yakni melakukan pembersihan dan perbaikan konektivitas di Jalan Raya Padang-Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
"Saya ditugasi bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatra Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (12/3/2024).
Mengacu pada informasi yang dibagikan, dari 12 kabupaten yang terdampak banjir, terdapat lima kabupaten yang terdampak parah. Salah satunya yakni di Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini penanganannya tengah menjadi prioritas Kementerian PUPR.
Terlebih, lanjutnya, di Kabupaten Pesisir Selatan utamanya terdapat objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke Kabupaten/Kota lain, termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu.
Kemudian, untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Basuki mengatakan telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheetpile).
Baca Juga
"Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan. Jalan yang rusak juga segera kembali diaspal, sehingga dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal," tambah Basuki.
Di samping itu, Basuki juga mengatakan, Kementerian PUPR akan melakukan investigasi pada 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir. Sementara untuk penanganan rumah warga yang rusak, saat ini Kementerian PUPR masih menunggu hasil pendataan dari BNPB.
Terakhir, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Menteri Basuki menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar untuk segera menyiapkan sumur bor untuk air bersih warga.
"Selain itu untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memulihkan kondisi layanan jaringan air bersih Kota Painan dari PDAM," pungkasnya.
