Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sepakat bahwa badan usaha milik negara (BUMN) tidak harus masuk ke semua sektor yang dapat dikelola oleh swasta, termasuk bisnis perhotelan.
Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menilai, BUMN sebaiknya fokus dengan core bisnisnya, alih-alih bersaing dengan rakyat.
“Memang nggak perlu. Misalnya waktu itu BUMN kontraktor bikin hotel, urusannya apa? Kan dia bisnisnya kontraktor bukannya bikin hotel,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (6/3/2024).
Alih-alih bersaing dengan sektor swasta, Hariyadi menilai bahwa BUMN seharusnya berperan sebagai agent of development. Artinya, BUMN masuk ke sektor-sektor yang tidak diminati atau tidak mampu dilakukan oleh swasta.
Misalnya pembangunan infrastruktur. Menurut Hariyadi, langkah BUMN untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur sudah tepat.
“Kalau udah jadi, kalau dia emang mau rolling lagi dia bisa jual, tapi risiko itu memang harus diambil oleh negara,” ujarnya.
Baca Juga
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Dalam agenda Mandiri Investment Forum (MIF), Selasa (5/3/2024), Prabowo menilai Indonesia tidak membutuhkan hotel milik BUMN.
Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengakui, pemerintah di 1950-an memang berperan besar dalam mengembangkan pariwisata nasional.
Kendati begitu, kondisi saat ini sudah jauh berbeda sehingga dia melihat sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri jika memungkinkan.
“Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, menurut saya pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan. Jika memungkinkan,” jelasnya.
