Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menebar janji di depan para investor untuk memprioritaskan perusahaan swasta dan mengurangi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dan menerima investasi dari segala negara. Untuk itu, segala bentuk pembangunan dari investasi yang masuk, Prabowo memersilakan swasta untuk menggarapnya, tidak melulu harus BUMN.
“Pak Erick kita harus melakukan rasionalisasi. Jika tidak ada alasan strategis yang nyata mungkin kita harus benar-benar memiliki program untuk merasionalisasi dan memprivatisasi banyak BUMN,” ujarnya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dapat mengatur dan mengawasi dari pembangunan yang berlangsung.
Menurutnya, BUMN tidak harus selalu ikut serta dalam sektor ekonomi. Meski pada era 1950-an pariwisata milik BUMN menjadi pionir, Prabowo berpandangan kini saatnya sektor swasta yang semakin dominan.
“Jika memungkinkan. Kita tidak perlu hotel-hotel milik negara. Bagaimana menurut Pak Erick? Tapi saya meminta saran Anda,” tuturnya.
Baca Juga
Menteri Pertahanan yang tengah mempersiapkan diri untuk duduk di bangku RI 1 tersebut menyampaikan keinginan untuk mengambil pendekatan yang rasional dan masuk akal terkait hal tersebut.
Untuk itu, dirinya membutuhkan semua saran dan masukan yang terbaik. Pada kesempatan ini pula, dirinya meminta kepada Erick Thohir untuk mengusulkan nama-nama yang cocok menjadi direktur jenderal pajak dan memimpin Badan Penerimaan Negara (BPN).
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan dirinya memang mendukung privatisasi BUMN yang sesuai dengan roadmap 2024-2034 agar jumlah BUMN menyusut menjadi 30, yang mana saat ini masih berjumlah 41 BUMN.
“Memang dulu setiap BUMN punya hotel. Sekarang zaman saya hotel dikonsolidasikan ke dalam satu payung yaitu jumlahnya 122 hotel,” tuturnya.
Kebijakan Prabowo dinilaisebagai antitesis dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pasalnya, Jokowi selalu mendahulukan BUMN ketimbang swasta.
Sebelumnya pun Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyayangkan pemerintah Jokowi belum mampu menggali sumber pembiayaan yang sifatnya campuran atau melibatkan swasta dalam skala besar.
Alhasil, utang pemerintah kini menggunung mencapai Rp8.253,09 triliun per Januari 2024. Naik lebih dari Rp6.000 triliun dibandingkan pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di level Rp2.609 triliun.
