Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang akan menjadi rancangan awal Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.
Rancangan APBN yang akan disusun di periode transisi in, nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru pada tahun depan. Jika mengacu pada hasil real count Komisi Pemilihan Umum saat ini, maka estafet kepemimpinan akan diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembahasan KEM PPKF yang menjadi cikal bakal APBN 2025 juga akan dilakukan dengan pemimpin terpilih nantinya.
“Ya memang nanti tidak terhindarkan nanti ada pembahasan dengan pemerintah sekarang dan yang akan datang,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, pada awal pekan lalu.
Dalam unggahannya di akun Instagram @smindrawati, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan bahwa perancangan APBN kali ini akan semakin dipertajam.
Hal ini dilakukan agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural dan fundamental, juga menampung berbagai harapan dari masyarakat Indonesia.
Baca Juga
Berdasarkan dokumen KEM PPKF 2024 (pemutakhiran), pemerintah telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025.
Perinciannya, pertumbuhan ekonomi untuk 2025 diperkirakan berkisar antara 5,5% hingga 6%, dengan tingkat inflasi yang diproyeksikan terjaga pada rentang 1,5% hingga 3,5%.
Nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai kisaran Rp14.900 hinna Rp15.300 per dolar AS, serta suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun pada tingkat 6,3%-7,5%.
Selanjutnya, harga minyak mentah/ICP diperkirakan sebesar US$70-US$90 per barel, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 606.000-684.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar antara 1,06 juta-1,31 juta barel per hari.
Untuk postur fiskal, pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,08%-12,77% dari PDB, sementara belanja negara pada kisaran 14,21%-15,22% dari PDB.
Defisit anggaran untuk 2025 ditargetkan terjaga pada rentang 2,13% hingga 2,45% dari PDB, serta rasio utang ditargetkan terkendali pada kisaran 37,83% hingga 38,82% dari PDB.
Program Jumbo Prabowo-Gibran
Sebagaimana diketahui, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul dalam real count Pilpres 2024 harus merealisasikan janji kampanye yang kebutuhan anggarannya terbilang cukup besar.
Berdasarkan data hasil real count KPU hingga Kamis (22/2/2024) pukul 23.00 WIB, progres suara masuk mencapai 75,26%. Jumlah suara yang masuk ke KPU itu dihimpun dari 619.579 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 823.236 TPS di 38 provinsi.
Dari jumlah suara yang telah masuk tersebut, keunggulan Prabowo-Gibran menyentuh angka 58,89% atau sama dengan 65.049.492 suara.
Capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan persentase 24,06% suara. Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di posisi terakhir dengan perolehan 17,05%. Persentase tersebut setara dengan 18.833.011 suara.
Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dan diwariskan oleh pemerintahan saat ini untuk pemimpin terpilih selanjutnya.
Salah satu program yang dijanjikan pasangan calon ini adalah program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, juga bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil yang dikalkulasikan membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai KEM PPKF 2025 yang disusun Kemenkeu tahun ini tidak akan sesuai dalam mengakomodir kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan populis Prabowo-Gibran yang nantinya akan dijalankan.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus merancang APBN 2025 secara realistis, mengingat tekanan eksternal terhadap perekonomian dalam negeri masih berlanjut, terutama dari ekonomi negara mitra dagang yang mengalami resesi dan tantangan perekonomian di China dan kawasan Eropa.
Berbagai kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada kinerja penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama yang basisnya komoditas olahan primer.
“Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga masih menghadapi tantangan dari inflasi bahan pangan, serapan tenaga kerja yang diciptakan dari investasi langsung belum optimal. Jadi ini belum bisa mengakomodir kepentingan program-program seperti makan siang gratis,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2/2024).
Bhima menegaskan proses transisi KEM PPKF dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan mendatang pun sangat penting. Dalam hal ini, Kemenkeu tetap perlu menekankan berlanjutnya disiplin fiskal dan merancang APBN yang dapat mendukung program pemerintahan baru secara realistis, terutama untuk 1-2 tahun awal pemerintahan yang baru.
“Ini untuk menjaga confidence dari investor, khususnya pemegang SUN, sehingga tidak terjadi persepsi disiplin fiskal diabaikan untuk mengakomodir belanja yang sifatnya populis,” jelas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
