Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dugaan Paparan Gas Terjadi Lagi Saat Uji Sumur PLTP Sorik Marapi, Ini Kata ESDM

Kementerian ESDM masih menyelidiki penyebab keracunan gas yang diderita ratusan warga di sekitar proyek PLTP Sorik Marapi.
Pengembangan PLTP Sorik Marapi dengan kapasitas total sebesar 240 MW merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. /ebtke.esdm.go.id
Pengembangan PLTP Sorik Marapi dengan kapasitas total sebesar 240 MW merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. /ebtke.esdm.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyelidiki penyebab dugaan keracunan gas yang diderita ratusan warga di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara. 

Ratusan warga dikabarkan keracunan saat PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) melakukan uji sumur proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) selepas pengeboran, Kamis (22/2/2024) kemarin. 

“Kami belum bisa memastikan bahwa gas yang tercium oleh masyarakat adalah gas Hydrogen Sulfide [H2S] karena belum selesai investigasi,” kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya saat dikonfirmasi, Jumat (23/2/2024). 

Harris menuturkan, saat ini SMGP tengah melakukan uji sumur untuk mengetahui kapasitas listrik hasil pengeboran sebelumnya. 

Menurut dia, uji sumur sudah didahului dengan bleeding off serta sterilisasi gas H2S dengan menggunakan NaOH. Adapun, lokasi pemukiman dari kegiatan uji sumur sekitar 700 meter. 

“Selama kegiatan indikasi H2S termonitor 0 PPM, baik di wellpad maupun di pos perimeter,” kata dia. 

Sebelumnya, insiden dugaan paparan gas H2S juga pernah terjadi di sekitar lokasi pengembangan PLTP Sorik Marapi. Berdasarkan catatan Bisnis, insiden pertama terjadi pada 25 Januari 2021 ketika PT SMGP melakukan kegiatan buka sumur SMP-T02 pada proyek PLTP Sorik Marapi Unit II.

Kejadian itu telah menyebabkan lima orang warga sekitar meninggal dunia dan 54 orang dirawat di rumah sakit. Kala itu, Kementerian ESDM menyimpulkan kecelakaan panas bumi di proyek PLTP Sorik Marapi disebabkan adanya malaoperasional oleh PT SMGP.

Kemudian, pada 6 Maret 2022, sebanyak 58 warga sekitar wilayah operasi SMGP mengeluhkan gangguan kesehatan saat operasi uji sumur AAE-05. Namun, hasil investigasi tim Ditjen EBTKE Kementerian ESDM membuktikan tidak ada korelasi antara keluhan warga dan operasi uji sumur.

Lalu, pada 24 April 2022, terjadi semburan liar (blow out) yang diikuti dengan keluarnya gas H2S ketika berlangsung pengeboran sumur panas bumi T-12 di proyek PLTP Sorik Marapi. Dilaporkan sebanyak 19 orang warga masyarakat dan 2 orang kru pengeboran terpapar gas H2S yang keluar dari semburan liar. Namun, tidak ada korban jiwa.

Dugaan paparan gas H2S kembali muncul ketika kegiatan uji alir sumur T-11 pada 27 September 2022 dalam rangka persiapan commercial operation date (COD) PLTP Sorik Marapi Unit 3. Dilaporkan sebanyak 79 orang warga dirawat di rumah sakit karena keluhan kesehatan, seperti mengalami gejala sesak nafas dan muntah.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izin jasa pengeboran PT Halliburton Drilling Systems Indonesia menyusul insiden berulang semburan liar atau blow out gas H2S dari proyek yang dioperasikan PT SMGP selama beberapa tahun terakhir.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menilai sejumlah insiden yang terjadi di beberapa wilayah kerja panas bumi (WKP) dalam negeri disebabkan karena kerja sama yang dijalin operator bersama dengan penyedia jasa yang cenderung menekan ongkos pengeboran. Konsekuensinya, sejumlah aspek berkaitan dengan kualitas perlengkapan dan keamanan dihiraukan. 

“Tim komersial mencari kontraktor yang serba murah saja aspek kualitas tidak diperhatikan dan beberapa peralatan operasi yang dibutuhkan itu malah ditanggalkan karena kejar harga murah,” kata Maman saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (22/8/2022).

Maman mencontohkan, kontraktor yang diserahkan tanggungjawab pengeboran PT Halliburton Drilling Systems Indonesia, tidak menggunakan diverter sesuai dengan kaidah pengeboran yang benar. Konsekuensinya, kegiatan pengeboran di sejumlah WKP yang dikerjakan Halliburton tidak optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper