Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 mendatang dinilai perlu melanjutkan penerapan disiplin fiskal dalam tahun-tahun mendatang.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai pemerintahan yang baru harus banyak belajar dari Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, terutama terkait menjaga irama penerimaan negara.
“Terutama pajak, rasio utang, keseimbangan primer, creditworthiness surat utang pemerintah, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal, efektivitas belanja anggaran, hingga pengawasan belanja negara, dan lainnya,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2/2024).
Ronny mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang akan menjadi rancangan awal APBN tahun anggaran 2025.
Pertama, defisit APBN harus dijaga secara ketat, jangan kembali meningkat melebihi tingkat 3% dari PDB.
Kedua, porsi anggaran pembangunan dan infrastruktur harus dijaga, yang mana penggunaannya harus memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Baca Juga
Ketiga, anggaran bantuan sosial dipertahankan dalam jumlah yang besar, yang mencakup di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan langsung tunai.
Menurutnya, berbagai program tersebut berimbas pada pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi dan peningkatan penerimaan negara dari pajak barang konsumsi.
Di sisi lain, dia mengatakan program-program pemerintahan yang baru perlu dideliberasi dan dipilah. Belanja bantuan sosial pun harus yang sifatnya bisa memberikan multiplier effect di masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagaimana diketahui, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul dalam real count Pilpres 2024 harus merealisasikan janji kampanye yang kebutuhan anggarannya terbilang cukup besar jika nantinya terpilih.
Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dan diwariskan oleh pemerintahan saat ini untuk pemimpin terpilih selanjutnya.
Salah satu program yang dijanjikan pasangan calon ini adalah program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, juga bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil yang dikalkulasikan membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun.
“Artinya, bansos berupa makan gratis masih sangat perlu diperdebatkan. Jika bisa, diganti dengan program yang lebih baik dan imbasnya berkelanjutan. Karena program makan siang gratis dampaknya kurang terlalu berkelanjutan. Sekali programnya berhenti, maka efeknya juga berhenti. Harus dicari model social spending untuk perbaikan nutrisi masyarakat yang lebih baik dan terukur,” jelasnya.
Ronny menambahkan, tantangan bagi pemerintahan baru yaitu fiscal adjustment, yaitu penyesuaian rencana kebijakan dengan proyeksi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, penyesuaian kebijakan ini tidaklah mudah. Pasalnya, pemerintahan baru tidak hanya melanjutkan yang sudah ada, tapi juga membawa banyak rencana kebijakan baru.
“Artinya, harus ada kompromi dan upaya ekstra. Kompromi terkait dengan implementasi program baru yang dilakukan secara bertahap atau perlahan, sesuai keadaaan fiskal yang ada. Sementara upaya ekstra terkait dengan upaya penemuan sumber pembiayaan baru yang sah, tapi juga tidak membebani ekonomi nasional,” tuturnya.
