Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan rapor ekonomi Indonesia justru membaik usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam agenda Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024 di Ballroom The ST. Regist, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
"Di tingkat permodalan permodalan perbankan mencapai 27,69%. Ini di atas negara-negara di kawasan, kredit perbankan juga masih bisa tumbuh di double digit, di 10%, [naik] 38% year-on-year, ini juga di atas level pra pandemi Covid-19," kata Jokowi
Selain itu, Jokowi mengatakan ekonomi indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yaitu 5,05% pada 2023. Selain itu, dia mengatakan laju inflasi Indonesia juga terkendali dan terjaga di level 2,57%.
Lebih lanjut, cadangan devisa Indonesia masih di kisaran US$145 miliar. Neraca dagang RI pun mencetak surplus US$36 miliar atau kira-kira Rp570 triliun.
"Current account defisit kita juga surplus di 0,16%. Saya kira angka-angka seperti itu yang harusnya kita optimis ekonomi terhadap Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, waspada," jelasnya.
Baca Juga
Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa situasi geopolitik global masih tetap kurang kondusitf yang disebabkan oleh perang masih berjalan di sejumlah Negara, seperti Ukraina dan Gaza.
Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pemerintah terus berupaya agar kondisi poltiik dalam negeri tetap stabil agar dapat menjaga industri keuangan agar tetap kokoh untuk mendukung pertumbuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Jokowi menilai ekonomi global yang berubah sangat cepat, disrupsi teknologi yang masif terus terjadi. Dia menyampaikan konflik geopolitik juga masih belum jelas akan selesai.
"Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu baik di [krisis] 98, asian financial crisis. Kemudian 2018 dan 2023, kita lihat tiba-tiba kita lihat kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank, ini juga mengharuskan kita semuanya hati-hati dalam kita menjaga industri keuangan kita, ekonomi kita," kata Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa Indonesia perlu menggunakan stabilnya politik dan demokrasi di Indonesia sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan.
Menurutnya, Indonesia tidak dalam periode wait and see yang kerap didengungkan sebelum Pemilu 2024. Pihaknya berharap pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan perekonomian di penghujung masa transisi pemerintahan yang baru.
“Harapannya kita semua bapak presiden dan wakil presiden, beserta kabinet indonesia maju DPR, DPD, seluruh lembaga negara dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum luar biasa itu untuk sprint akhir berlari cepat menuju garis finish yang gemilang di penghujung presidensial bapak presiden dan masa tugas lembaga legislatif pada periode saat ini,” tuturnya.
