Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN (PGAS) menargetkan pembangunan 117.701 jaringan gas atau jargas rumah tangga pada tahun ini.
Emiten gas pelat merah itu mengganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) pada komponen hilir tahun ini sebesar US$227 juta setara dengan Rp3,54 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per dolar AS). Porsi belanja modal sisi hilir itu sudah ikut menghitung rencana kerja pembangunan jargas kota tersebut.
“Target PGN tahun 2024 adalah 117.701 sambungan untuk kami selesaikan dengan sebaran di Pulau Sumatra dan Jawa,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama saat dikonfirmasi, Senin (19/2/2024).
Seperti diketahui akhir tahun lalu, pemerintah memangkas pembangunan jargas dari semula dipatok 4 juta sambungan menjadi 2,5 juta sambungan rumah hingga akhir 2024 nanti.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Ratas itu turut dihadiri jajaran menteri koordinator dan teknis terkait.
Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif harga gas dari hulu dengan ketetapan maksimal US$4,72 per MMBtu bagi pengembang.
Baca Juga
Rachmat mengatakan, perseroannya masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk target pembangunan jargas lainnya seiring dengan revisi kebijakan akhir tahun lalu tersebut.
“Selebihnya, kami masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk kebijakan yang akan mendetilkan revisi target tersebut,” kata dia.
Hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi pendanaan yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM berencana membuka lelang internasional untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga yang telah lama melempem.
Sebelum keran investasi swasta dibuka lebar, pemerintah lebih dahulu mematangkan muatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan, revisi beleid itu berkaitan dengan upaya untuk memasukkan opsi kerja sama anyar KPBU ke dalam program pengadaan jaringan gas domestik mendatang.
Lewat Perpres anyar ini, investasi swasta bakal dibuka selebar-lebarnya dengan tetap menyediakan penjaminan dari pemerintah. Seperti diketahui sebelumnya program jargas ini lebih banyak mengandalkan pendanaan langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kemungkinan besar tendernya akan dibuka internasional dari luar juga bisa dan kita juga bisa melakukan itu, baru kita bisa lebih kencang lagi,” kata Tutuka kepada Bisnis, dikutip Minggu (18/2/2024).
Selain revisi Perpres, Tutuka mengatakan, kementeriannya juga tengah menaruh perhatian khusus untuk skema KPBU yang saat ini masih didorong di Kota Batam dan Palembang.
KPBU awal di Kota Batam ditargetkan dapat membangun 280.000 sambungan rumah tangga (SR), sementara untuk Kota Palembang masih dalam tahap survei permintaan di tengah masyarakat.
Adapun, otoritas hilir migas telah mengimpun sembilan kabupaten dan kota lainnya untuk dibangun jargas dengan skema KPBU.
