Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Sebut Efek Guyuran Bansos Terhadap Daya Beli Tak Berkelanjutan

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai bansos tidak bisa diharapkan untuk menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan atau bansos cadangan beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Meger, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (31/1/2024).
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan atau bansos cadangan beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Meger, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (31/1/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bantuan sosial atau bansos tidak dapat dijadikan sebagai instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, meski memberikan efek positif terhadap kinerja konsumsi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, bansos merupakan instrumen jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan mempertahankan volume konsumsi ketika kondisi ekonomi yang ada dianggap berisiko tinggi menciptakan kontraksi daya beli masyarakat secara drastis.

“Bansos tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan atau menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat secara sustainable,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, pertumbuhan konsumsi harus didasari oleh pertumbuhan daya beli masyarakat secara intrinsik dan berkelanjutan melalui aktivitas bekerja yang menciptakan penghasilan secara konsisten. 

Apindo memperkirakan tahun ini bansos hanya dapat menjadi stabilisator terhadap konsumsi sehingga menjadi instrumen sekunder yang tidak memberikan dampak yang progresif terhadap produk domestik bruto (PDB) 2024.

“Kemungkinan besar bansos hanya bisa menjaga pertumbuhan konsumsi di level 4%-4,5% tahun ini, bila risiko terhadap pertumbuhan ekonomi lain tetap stabil atau tidak memburuk,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sejak awal tahun cukup agresif memacu belanja, utamanya program perlindungan sosial yang akan memengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah. 

Menurut catatan Bisnis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN 2024 menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun.

Jokowi menyampaikan, alasan pemerintah gencar menyalurkan berbagai bansos ke masyarakat akibat fenomena cuaca El Nino yang berdampak pada terganggunya suplai beras di dunia.

“[Kenaikan harga beras] bukan hanya di Indonesia saja. Jadi, kami ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” kata Jokowi, Jumat (2/2/2024). 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper