Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal melalui seleksi ketat.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meminta ASN yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur rekrutmen CASN Tahun 2024 harus benar-benar diseleksi.
“Untuk itu kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital di sana sehingga diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujar Menteri Anas dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/1/2024).
Kementerian PANRB menjelaskan, nantinya akan terdapat beberapa prinsip pemindahan ASN ke IKN. Skema pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai penapisan (filter) kelembagaan dan ketersediaan hunian di IKN. Dalam hal ini, satu ASN akan mendapatkan satu hunian.
Sebagai informasi, pemerintah akan memindahkan sebanyak 3.246 ASN yang terdiri atas 37 kementerian dan lembaga ke IKN pada periode Juli hingga November 2024.
Seiring hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal menyiapkan 1.740 unit hunian rumah susun (rusun) untuk menampung ASN yang dipindahkan pada tahap awal tersebut.
Baca Juga
Kepala OIKN Bambang Susantono mengaku pihaknya saat ini tengah mengebut penyiapan hunian untuk ASN di IKN. Dia memastikan pembangunan rusun ASN akan diprioritaskan pembangunannya untuk menunjang rencana pemindahan ASN yang bakal dilakukan Kementerian PANRB.
"Kita lihat pada nanti kira-kira bulan Juni, ya. Kalau cuma lihat hunian aja towernya aja kan cuma towernya aja. Tapi kan kita harus memastikan itu internetnya jalan, airnya juga [harus sudah] tersambung ya, kemudian fasilitas lain juga ada," tuturnya.
Adapun, mengacu pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, tahapan pemindahan ASN ke IKN bakal melalui lima fase. Pada fase pertama (2020-2024) adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Tahap ini efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Fase kedua (2025-2029) adalah pengembangan shared office di IKN, yaitu mewujudkan smart government serta penerapan shared offices. Kemudian, fase ketiga (2030-2039) adalah pengembangan agile government, yaitu kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (digital government).
Selanjutnya, fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0, adanya penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan digital government, dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (Industry 4.0). Terakhir, fase kelima (2040-2045) pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric.
