Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum kunjung menetapkan kebijakan moratorium investasi baru pembangunan smelter nikel teknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF).
Padahal, sebagian pelaku usaha tambang hingga pengolahan bijih nikel kadar tinggi atau saptrolite itu telah lama mendorong moratorium selepas harga komoditas turunan yang anjlok 1 tahun terakhir.
Adapun, pengolahan dengan teknologi RKEF ini pada umumnya menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) untuk kemudian dibuat menjadi stainless steel.
“Kita belum ada pembahasan-pembahasan seperti itu, kita terus saja memastikan bahwa pasokannya cocok, keekonomiannya masuk,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Wacana penghentian investasi baru pabrik pengolahan nikel kadar tinggi itu sudah bergulir sejak akhir 2022. Saat itu, harga turunan nikel, seperti NPI, FeNi, dan nickel matte mulai merosot akibat pasokan yang berlebih dari Indonesia.
Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM 2021, sumber daya bijih nikel mencapai 17,68 miliar ton dengan cadangan 5,24 miliar ton. Untuk sumber daya logam nikel mencapai 177 juta ton dengan cadangan 57 juta ton.
Baca Juga
Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut Badan Geologi, umur cadangan nikel saprolite tinggal 15 tahun dan cadangan nikel limonite (kadar rendah) 34 tahun.
Adapun, pasar global saat ini tengah mengalami kelebihan pasokan, yang membuat harga nikel turun lebih dari 40% dari tahun lalu. Nikel diperdagangkan di kisaran harga US$16.000 per ton, mendekati level harga terendah sejak 2021.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey meminta pemerintah untuk mencari solusi atas anjloknya harga nikel yang masih berlanjut saat ini. Menurut Meidy, sebagian besar pelaku usaha sudah mulai terdampak serius akibat pelemahan harga tersebut.
“Pelaku nikel baik di tambang mengurangi produksi, malah ada yang tidak mau melakukan produksi untuk apa produksi kalau ternyata tidak ada untung, ada yang produksi hanya untuk cover cost-nya saja,” kata Meidy saat dihubungi, Rabu (24/1/2024).
Di sisi lain, kata Meidy, pelaku usaha mesti menyetor kewajiban yang terbilang tinggi saat ini lewat royalti, pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sekitar tambang.
Meidy meminta pemerintah untuk segera mengintervensi pasokan olahan nikel yang berlebih dari smelter di dalam negeri. Dia mengkhawatirkan apabila tren penurunan harga itu terus berlanjut sampai menyentuh di level US$12.000 per ton nantinya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mencabut fasilitas tax holiday untuk investasi baru pada pembangunan pabrik pirometalurgi RKEF. Kebijakan pencabutan itu akan dilakukan seiring dengan komitmen pemerintah untuk menghentikan laju investasi yang terlanjur intensif pada pabrik pengolahan bijih nikel kadar tinggi atau saprolite tersebut.
“Sekarang sudah banyak ya di Indonesia smelternya segala macam, jadi menurut saya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai industri pionir sehingga tidak perlu diberikan tax holiday, tapi ini berlaku hanya untuk yang baru-baru, ya,” kata Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto kepada Bisnis, Minggu (7/5/2023).
