Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan kabar terkait kenaikan pajak motor bahan bakar minyak (BBM) baru merupakan wacana awal.
Luhut menjelaskan, wacana tersebut muncul untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin membahayakan. Dia mengatakan, wacana ini juga diapungkan untuk mempercepat kenaikan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki sarana transportasi publik di Indonesia, contohnya membangun lebih banyak lintasan LRT atau mempercepat perpanjangan proyek kereta cepat.
Adapun, Luhut belum dapat memperinci dampak kenaikan pajak ini terhadap harga jual BBM. Luhut mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mengkaji dan memperhitungkan dampak wacana ini terhadap berbagai aspek, salah satunya harga BBM.
“Saya baru lihat sepintas, ini masih dihitung baik-baik. Bisa saja harga subsidi menjadi kurang, jadi nggak perlu lagi, kita subsidi aja ke sana. Kita belum tahu pastinya,” jelas Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, dikutip Minggu (28/1/2024).
Luhut mengatakan wacana kenaikan pajak motor ini diapungkan agar tidak memicu kegaduhan seperti pajak hiburan yang belakangan ramai. Kemenko Marves dan pemerintah pun terbuka menerima saran dan masukan yang penting dalam penentuan wacana ini ke depannya.
Baca Juga
Luhut pun juga meminta kepada semua pihak dan masyarakat untuk berburuk sangka dan turut berkontribusi untuk memecahkan masalah ini
“Jadi jangan dibilang kok pikiran saya jahat, nggak. Kita nyari solusi yang terbaik, kita ajak semua masyarakat lihat,” lanjutnya.
Luhut melanjutkan, masalah polusi udara sangat berbahaya bagi seluruh anggota masyarakat. Tingkat polusi yang semakin buruk pun bukan tidak mungkin dapat menyebabkan korban jiwa, terutama pada anak kecil dan bayi.
Pemerintah berencana mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.
Luhut mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.
“Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya.
