Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan kuota penjualan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite untuk tahun anggaran 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter (KL).
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menerangkan angka itu ditetapkan mengacu pada realisasi penjualan Pertalite sepanjang 2023 yang berada di level 30 juta KL atau 92,24% dari alokasi saat itu sebesar 32,56 juta KL.
“Jadi kita menghitung dengan pertumbuhan melihat juga kenaikan dari tahun lalu ke 2023 sehingga kita menetapkan untuk kuota di 2024 sebesar 31,7 juta KL,” kata Erika saat konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Erika menuturkan realisasi penjualan Pertalite sepanjang 2023 dapat ditekan dengan program subsidi tepat yang dijalankan PT Pertamina (Persero).
Dia mengatakan penjualan untuk tahun ini bakal kembali dioptimalkan lewat pengaturan-pengaturan yang telah lebih dahulu dilakukan Pertamina.
“Untuk 2024 kuota yang kami siapkan 31,7 juta KL jadi ini memang lebih sedikit dari 2023 karena kami melihat dari realisasi tadi,” kata dia.
Baca Juga
Di sisi lain, Erika mengatakan lembagannya belum bisa mengesekusi program pembatasan pembelian Pertalite saat ini lantaran belum rampung revisi beleid niaga BBM subsidi tersebut.
“Itu sudah kami usulkan di dalam revisi Perpres 191 nanti kita tunggu dari revisi Perpresnya setelah itu baru kita bisa mengatur untuk pembatasan Pertalite,” kata dia.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM menyampaikan kekhawatiran ihwal mandeknya pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bakal membuat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi luber setiap akhir tahun.
Adapun, usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. Namun, hingga saat ini, Kementerian ESDM belum kunjung mendapat persetujuan izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan pengesahan revisi beleid itu menjadi krusial di tengah memanasnya Perang Israel-Hamas.
Kendati demikian, Tutuka menuturkan impor minyak mentah dan BBM dalam negeri bakal terdampak signifikan jika perang dan eskalasi lainnya berlangsung panjang.
"Saya mengimbau, Pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," kata Tutuka lewat siaran pers, Kamis (19/10/2023).
